Kemendagri Ingatkan Ancaman Siber Meningkat, Data Kependudukan Jadi Kunci Keamanan

AMEG.ID, Jakarta - Perkembangan teknologi digital tidak hanya mengubah cara masyarakat berkomunikasi dan beraktivitas tapi juga mengubah pola kejahatan.

Jika sebelumnya ancaman keamanan banyak terjadi di ruang fisik kini berbagai tindak kriminal mulai beralih ke ruang digital dengan metode yang semakin kompleks dan sulit dideteksi.

Fenomena itu menjadi perhatian Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus. Menurutnya, di tengah meningkatnya ketidakpastian global negara membutuhkan sistem pengambilan keputusan yang lebih akurat dan responsif.

Salah satu fondasi utama yang diperlukan adalah data kependudukan yang terintegrasi dan dapat dimanfaatkan secara lintas sektor. Ia menekankan pentingnya pemanfaatan data sebagai instrumen strategis untuk mendukung keamanan nasional sekaligus memperkuat efektivitas pelayanan publik.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi pemerintah saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan beberapa tahun lalu.

Ketidakpastian ekonomi global, dinamika geopolitik internasional, perubahan iklim hingga percepatan transformasi teknologi menuntut seluruh pemangku kebijakan untuk bekerja dengan pendekatan yang lebih modern.

"Makanya kita sebagai pemimpin tidak lagi dapat mengandalkan metode konvensional dalam memutuskan sesuatu, tetapi benar-benar harus berbasis data. Kalau bicara teknokrasi maka keputusan itu harus berdasarkan fakta dan data," ujarnya mengutip CNN Indonesia.

Wiyagus menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat integrasi data kependudukan dan data kewilayahan agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh berbagai instansi pemerintah.

Langkah tersebut tidak hanya ditujukan untuk mendukung administrasi pemerintahan, tetapi juga memperkuat sistem keamanan nasional.

Data kependudukan yang terintegrasi memungkinkan proses verifikasi identitas dilakukan lebih cepat dan akurat. Selain itu, aparat penegak hukum juga dapat memanfaatkan data tersebut dalam proses identifikasi individu maupun pengungkapan kasus yang membutuhkan validitas data yang tinggi.

Menurutnya, keberadaan teknologi digital membuat kebutuhan akan data yang akurat menjadi semakin penting. Sebab, berbagai bentuk kejahatan modern kini memanfaatkan celah teknologi yang sulit ditangani dengan metode konvensional.

"Dampak paling signifikan dari fenomena ini adalah terjadinya migrasi kejahatan ke ekosistem digital secara masif seperti penipuan daring, perdagangan orang hingga disinformasi berbasis kecerdasan buatan," katanya.

Ia menilai aparat penegak hukum harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Pemanfaatan data secara real time dinilai menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan efektivitas pencegahan maupun penanganan gangguan keamanan yang berkembang di masyarakat.

Dalam konteks itu, Kemendagri terus menyediakan akses pemanfaatan data kependudukan bagi berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kepolisian Republik Indonesia.

Sumber: