Pupuk Subsidi Jatim Belum Merata, Serapan Antar Wilayah Jomplang

AMEG.ID, Surabaya - Penyaluran pupuk bersubsidi di Jawa Timur masih menyisakan persoalan pada pemerataan distribusi menjelang musim tanam.

Meski secara provinsi realisasi telah mencapai 73,64 persen per Senin (21/09/2026), namun untuk tingkat penyerapan di sejumlah daerah menunjukkan perbedaan yang cukup lebar.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Wara Sundari menilai capaian penyaluran tidak bisa menjadi satu-satunya ukuran untuk melihat kondisi pupuk bersubsidi di lapangan. Pemerintah perlu mengetahui apakah pupuk benar-benar tersedia di wilayah yang membutuhkan dan dapat ditebus petani sesuai haknya.

“Persoalan pupuk tidak cukup dilihat dari ada atau tidaknya stok. Tantangannya adalah apakah pupuk tersedia di wilayah yang membutuhkan, dapat ditebus petani yang berhak, tersedia sesuai musim tanam, serta tidak menambah kerumitan administrasi bagi petani,” ujarnya.

Dari total alokasi 2.115.951 ton pupuk bersubsidi untuk Jawa Timur, sebanyak 1.558.082,1 ton telah tersalurkan. Dengan begitu, masih terdapat 557.868,9 ton yang belum terserap.

Perbedaan distribusi terlihat ketika data dilihat berdasarkan wilayah. Penyaluran Urea di Kota Madiun misalnya telah mencapai 89,95 persen, sementara realisasi di Kota Surabaya baru 45,96 persen.

Kondisi serupa terjadi pada NPK, Banyuwangi mencatat realisasi 94,64 persen sedangkan Bangkalan berada di angka 61,99 persen.

Menurut Wara, perbedaan itu perlu dibaca dengan mempertimbangkan kondisi pertanian di masing-masing daerah. Rendahnya penyerapan tidak otomatis menunjukkan kelangkaan, begitu pula tingginya serapan belum tentu menandakan kebutuhan telah sepenuhnya terpenuhi.

“Pertanyaan pentingnya bukan sekadar berapa persen pupuk telah tersalur, tetapi mengapa masih terdapat alokasi yang belum tersalur dan di mana posisi pupuk tersebut,” ujarnya melansir Berita Jatim.

Secara jenis, NPK mencatat realisasi penyaluran 76,21 persen dari alokasi 961.695 ton. Sementara Urea yang mendapat alokasi terbesar yakni 999.183 ton baru terealisasi 72,96 persen atau 728.997,1 ton.

Jika kedua jenis pupuk tersebut digabungkan, masih terdapat sekitar 499 ribu ton yang belum tersalurkan. Adapun pupuk organik menjadi salah satu komoditas dengan tingkat realisasi lebih rendah, yakni 61,64 persen dari alokasi 143.819 ton.

Wara meminta pemerintah tidak berhenti pada pencatatan stok dan penyaluran secara agregat. Pemeriksaan hingga tingkat petani dinilai penting mengingat Jawa Timur memiliki jutaan petani dan rumah tangga usaha pertanian.

“Daerah dengan serapan rendah belum tentu mengalami kelangkaan karena bisa dipengaruhi kalender tanam. Sebaliknya, serapan tinggi juga perlu dilihat apakah stok masih mencukupi untuk musim tanam berikutnya,” jelasnya.

Untuk mengantisipasi persoalan distribusi, Wara mendorong Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur membangun sistem pemantauan yang dapat memperlihatkan kondisi pupuk secara lebih rinci di setiap kabupaten dan kota.

Sumber: