KPK Geledah BPN Jatim, Penyidikan Kasus Suap Pengurusan HGB Terus Dikembangkan

AMEG.ID, Surabaya - Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berkembang.

Kali ini, penyidik mendatangi Kantor Wilayah BPN Jawa Timur di Surabaya untuk mencari bukti yang berkaitan dengan perkara. Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari pendalaman kasus yang sebelumnya telah menyeret sejumlah pejabat Kementerian ATR/BPN sebagai tersangka.

Penyidik juga telah mengamankan sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik dalam rangka mengungkap rangkaian perkara dan dugaan aliran dana di balik kasus itu.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan kegiatan penyidik di Kantor Wilayah BPN Jawa Timur masih berlangsung saat pihaknya memberikan keterangan.

"Saat ini penggeledahan masih berlangsung. Kami akan sampaikan setiap perkembangannya, sebagai bentuk komitmen KPK dalam melaksanakan proses hukum secara transparan," ujarnya mengutip Bisnis.com.

Kantor BPN Jawa Timur menjadi salah satu lokasi yang diperiksa karena memiliki keterkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara.

Lampri, yang kini menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian ATR/BPN, sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur sejak Juli 2024.

Setelah menduduki posisi di Jatim, Lampri kemudian mendapat penugasan sebagai direktur jenderal di Kementerian ATR/BPN. Dalam perkara yang sedang ditangani KPK namanya masuk dalam daftar delapan tersangka.

Penggeledahan di Surabaya menjadi bagian dari langkah penyidik untuk melengkapi bukti dalam proses penyidikan. KPK masih menelusuri berbagai informasi yang dinilai berkaitan dengan dugaan praktik suap dalam pengurusan HGB.

Selain memeriksa dokumen, penyidik juga mencari barang bukti elektronik yang dapat membantu mengurai komunikasi maupun transaksi yang berkaitan dengan perkara.

KPK meminta jajaran BPN memberikan kerja sama selama proses hukum berlangsung. Lembaga antirasuah juga menyatakan akan menyampaikan perkembangan penyidikan secara terbuka sesuai tahapan penanganan perkara.

Hingga penggeledahan berlangsung, KPK belum memerinci barang atau dokumen apa saja yang berhasil diamankan dari Kantor Wilayah BPN Jawa Timur. Hasil pemeriksaan lokasi masih menjadi bagian dari materi penyidikan yang akan ditindaklanjuti penyidik.

Sumber: