Usai Mundur Gibran Berharap Demokrasi Indonesia Ditata Lebih Baik

AMEG.ID, Jakarta - Polemik administrasi pendidikan dan persyaratan pencalonan menjadi salah satu persoalan yang membayangi perjalanan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI.

Setelah resmi mengajukan pengunduran diri, Gibran berharap pengalaman yang dialaminya tidak kembali terjadi dalam kehidupan demokrasi Indonesia.

Gibran menegaskan bahwa keputusannya mundur bukan berkaitan dengan persoalan ijazah. Ia menyebut seluruh dokumen pendidikan yang dimilikinya telah diserahkan kepada pengadilan untuk keperluan proses hukum.

"Seluruh dokumen pendidikan saya ada lengkap dan sudah saya serahkan kepada pengadilan. Saya berharap ke depan tidak ada hal seperti ini lagi," ungkapnya mengutip CNN Indonesia.

Gibran juga menyoroti pentingnya pembenahan sistem administrasi pemerintahan agar mampu memberikan kepastian hukum dan kejelasan prosedur. Menurutnya, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh pergantian kepemimpinan tapi juga kesiapan sistem dalam menjamin keberlanjutan pemerintahan.

"Administrasi pemerintah juga harus bisa semakin memberi kepastian karena masa depan Indonesia bukan hanya tentang siapa yang memimpin hari ini, tapi juga tentang bagaimana kita mempersiapkan generasi yang akan memimpin esok hari," kata Gibran.

Pengunduran diri itu sebelumnya disampaikan secara resmi melalui surat yang diserahkan Gibran kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 11.00 WIB.

Surat serupa juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menanggapi keputusan itu, Prabowo menyatakan telah menerima permohonan pengunduran diri Gibran. Ia menilai keputusan yang diambil wakil presidennya menunjukkan sikap bertanggung jawab.

"Bagi saya beliau telah menunjukkan sikap yang kesatria penuh tanggung jawab dan menunjukkan sikap negarawan," ujar Prabowo dalam konferensi pers.

Prabowo juga mengakui adanya perbedaan sistem pendidikan antara Indonesia dan negara tempat Gibran menempuh pendidikan. Ia menilai persoalan administrasi dan ketentuan konstitusi menjadi bagian dari persoalan yang muncul dalam polemik ini.

Meski begitu, Prabowo menyampaikan apresiasi atas kontribusi Gibran selama mendampinginya menjalankan pemerintahan.

"Banyak capaian yang berhasil kita wujudkan secara nyata untuk rakyat kita. berbagai capaian tersebut tentu tidak terlepas dari peran dan kontribusi beliau," kata Prabowo.

Sementara itu, MPR RI telah menyiapkan tahapan lanjutan untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. Pimpinan MPR menjadwalkan rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB untuk membahas agenda sidang paripurna dan proses pemilihan wakil presiden pengganti.

Sesuai ketentuan konstitusi, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk memilih wakil presiden baru dari dua calon yang diajukan presiden.

Sumber: