Insentif RT dan RW Kota Malang Diusulkan Naik, Pemkot Malang Hitung Kemampuan APBD

AMEG.ID, Kota Malang - Pemerintah Kota Malang membuka peluang mengalokasikan sebagian anggaran program RT Berkelas untuk meningkatkan kesejahteraan pengurus lingkungan. Opsi ini muncul setelah adanya usulan kenaikan insentif Ketua RT dan RW yang disampaikan Fraksi PKB DPRD Kota Malang.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyatakan usulan pemanfaatan anggaran program RT Berkelas masih perlu dikaji lebih lanjut. Salah satu skema yang tengah dipertimbangkan adalah menyisihkan sebagian dari alokasi Rp50 juta untuk setiap RT guna mendukung kesejahteraan pengurus lingkungan.

"Itu juga akan kami bahas nanti. Apakah bisa dari RT Berkelas untuk dimanfaatkan, misalnya dari Rp50 juta itu yang Rp10 juta untuk kesejahteraan termasuk insentif," ungkapnya mengutip Malang Times.

Wacana ini menjadi alternatif di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Wahyu menjelaskan Pemkot Malang perlu menghitung terlebih dahulu kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebelum memutuskan besaran penyesuaian insentif.

"Nanti akan kami hitung. Karena kan kami belum bisa melihat sejauh mana kemampuan APBD. Makanya kami akan hitung, apabila masih ada space, kami akan sampaikan ke DPRD kira-kira insentif Ketua RT/RW seperti apa," kata Wahyu.

Selain mempertimbangkan kapasitas APBD, keterbatasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat juga menjadi salah satu faktor. Di sisi lain, Pemkot Malang masih berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar kebutuhan pembangunan dan program prioritas tetap terpenuhi.

"Di samping itu kan juga TKD yang masuk ke kami masih ada keterbatasan. PAD juga kami genjot untuk mencukupi yang prioritas," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Malang, Saniman Wafi mengusulkan kenaikan insentif Ketua RT dari Rp500 ribu menjadi Rp750 ribu per bulan. Sementara insentif Ketua RW diharapkan meningkat dari Rp600 ribu menjadi Rp1 juta per bulan.

Menurut Saniman, kebijakan RT Berkelas yang mengucurkan anggaran Rp50 juta untuk setiap RT seharusnya tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik dan pengadaan barang. Perhatian terhadap kesejahteraan pengurus lingkungan juga dinilai penting karena mereka menjadi bagian penting dalam menjalankan program pemerintah di tingkat masyarakat.

"Program RT Berkelas ini memang untuk mendukung pembangunan di lingkungan. Tetapi, kami dari Fraksi PKB menilai kesejahteraan Ketua RT dan RW juga harus diperhatikan," ujar Saniman.

Dia berharap usulan itu dapat masuk dalam pertimbangan penyusunan kebijakan anggaran Pemkot Malang untuk tahun depan. Dengan demikian, peningkatan pembangunan lingkungan dapat berjalan seiring dengan perhatian terhadap para pengurus RT dan RW.

Hingga kini, Pemkot Malang belum menetapkan keputusan mengenai kenaikan insentif. Realisasinya masih menunggu hasil penghitungan kemampuan keuangan daerah serta pembahasan lebih lanjut bersama DPRD Kota Malang.

Sumber: