AMEG.ID, Jawa Timur - Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemprov Jatim Setya Teguh Irianta mengatakan Pemprov Jatim sedang mengupayakan agar pengadaan barang dan jasa bisa dipantai secara transparan oleh masyarakat melalui platform digital yang dapat diakses.
Kata Teguh, hingga saat ini pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemprov Jatim mencapai 13,7 triliun dan menjadi salah satu pengadaan terbesar di Indonesia. Dari jumlah itu sekitar 9,9 triliun diperuntukan bagi pengadaan yang dilakukan oleh penyedia jasa. Oleh karena itu, perlu ada proses pengadaan barang jasa yang transparan dan akuntabel.Pengadaan barang/jasa secara transparasi -- "Dan itu sudah kita lakukan secara elektronik ya, by system. Sehingga proses-proses ini mulai dari perencanaan pengadaan sudah bisa dilihat karena memang ada kewajiban untuk mengumumkan melalui aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) yang dikelola oleh LKPP. Mulai dari perencanaan, apa saja yang akan dilakukan kapan dilakukan dan bagaimana cara pengadaannya," ungkap Teguh. Selain itu, untuk informasi kontak dan penyedia yang terlibat juga bisa diakses melalui situs resmi LPSE yang mencakup pengadaan yang dilakukan melalui tender maupun secara langsung di lpse.jatimprov.go.id. Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2021 disebutkan untuk pengawasan wajib dilakukan oleh kepala daerah melalui APIP atau Inspektorat. Selain itu, pengawasan juga dilakukan oleh pihak eksternal seperti KPK melalui beberapa program seperti Monitoring Center for Prevention (MCP). Meski ada berbagai upaya yang telah dilakukan, Teguh mengaku masih ada kekhawatiran dari masyarakat terkait potensi penyelewengan. Sehingga pihaknya akan terus meminimalisir risiko tersebut. "Kami ingin memastikan setiap rupiah dari anggaran yang dikeluarkan bisa memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan ekonomi daerah," tambah Teguh.