Hotel di Jatim Terdampak Efisiensi Anggaran Pemerintah

AMEG.ID, Jawa Timur - Ketua PHRI Jatim Dwi Cahyono menyampaikan sejumlah karyawan hotel di Jatim terancam di PHK karena dampak dari efisiensi pemerintah. Hal itu terjadi karena beberapa hotel mengalami penurunan okupansi hingga 30 persen.

 

"Ketika okupansi turun, kita kena biaya-biaya tinggi. Dampak yang paling maksimal nantinya ya ada PHK (pemutusan hubungan kerja," kata Dwi, Rabu (12/02/2025).

 

Selain itu, beberapa hotel juga akan menurunkan permintaan produk dari supplier UMKM yang pasti akan terpengaruh karena efisiensi anggaran pemerintah.

 

"Ya pengurangan karyawan, terus kalau PHK itu nanti ada hubungan kita dengan supplier, dengan UMKM. Hubungan kita dengan segala macam akan terpengaruh semuanya.

 

Kata Dwi, pemerintah perlu melakukan pertimbangan terkait efisiensi anggaran untuk menstabilkan sektor pariwisata yang okupansinya terus berkurang karena pembatalan kamar hotel sejak Januari 2025.

 

"Efisiensi pemotongan itu kita setuju saja, tapi sekarang anggaran yang prioritas harus untuk menstabilkan pariwisata. Kalau tidak, sektor pariwisata akan jatuh bersama-sama, akan tenggelam," ujarnya.

 

Dwi menambahkan dampak dari efisiensi tersebut semakin dirasakan beberapa waktu menjelang Ramadhan ini. Bahkan kebijakan efisiensi anggaran juga dirasakan oleh pengusaha restoran.

 

"Iya MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) itu terdampak. Kami masih kumpulkan datanya, sementara ini tercatat ada 30 persen, tapi nanti kalau dikumpulkan bertambah," jelas Dwi.