BGN Optimalkan Kantin Sekolah untuk Dukung Program MBG di Wilayah 3T

AMEG.ID, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang pemanfaatan fasilitas yang sudah tersedia termasuk kantin sekolah sebagai dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Kebijakan tersebut ditempuh untuk memperluas jangkauan layanan sekaligus menekan kebutuhan pembangunan dapur baru yang berpotensi membebani anggaran negara.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang mengatakan pendekatan pelaksanaan MBG di wilayah 3T berbeda dengan daerah perkotaan. Jumlah penerima manfaat yang relatif sedikit di sejumlah lokasi membuat pembangunan dapur baru dinilai kurang efektif.

"Kita juga tidak harus membangun dapur baru. Itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah karena (daerah) 3T ini cuma ada yang 200, ada 81, ada 47 orang di wilayah-wilayah itu," ujar Nanik melansir CNN Indonesia, Kamis (4/6).

Menurutnya, fasilitas yang telah tersedia dapat dimanfaatkan selama masih layak digunakan untuk mendukung operasional program MBG.

"Enggak mungkin kita membangun dapur-dapur baru. Jadi yang sudah ada, eksisting, enggak tahu dapurnya siapa, mungkin ada dapur umum. Intinya tidak harus membangun dapur baru," jelasnya.

Selain mengoptimalkan fasilitas yang ada, BGN juga menyiapkan sejumlah alternatif pembiayaan pembangunan dapur MBG di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Langkah tersebut dilakukan setelah anggaran program MBG dipangkas menjadi Rp268 triliun, meski target penerima manfaat tetap dipertahankan.

Nanik menjelaskan sumber pendanaan dapat berasal dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hibah luar negeri, hingga yayasan yang menerima hibah untuk pembangunan dapur.

"Misalnya ada CSR BUMN, ada hibah dari negara lain. Itu banyak loh hibah-hibah ini. Bahkan, sekarang sudah ada juga beberapa yayasan yang menerima hibah untuk membangun dapur," ujar Nanik.

Perusahaan yang berinvestasi di daerah terpencil juga didorong berpartisipasi melalui program CSR guna mendukung penyediaan dapur MBG.

"Jadi ada beberapa alternatif. Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN. Dulu kan full 100 persen dibiayai oleh APBN," ujar Nanik.

Sebagai bagian dari strategi efisiensi, BGN menerapkan empat langkah utama yakni melakukan refocusing penerima manfaat, moratorium pembangunan dapur baru, pembenahan dapur yang telah beroperasi, serta memperluas pelaksanaan MBG di wilayah 3T melalui skema pembiayaan yang tidak membebani APBN.

BGN juga memastikan evaluasi akan dilakukan terhadap dapur yang belum memenuhi standar operasional. Dapur yang dinilai tidak layak berpotensi dihentikan sementara operasionalnya hingga memenuhi ketentuan yang berlaku.