AMEG.ID, Kota Malang - Kesenjangan antara jumlah pedagang yang tercatat dan aktivitas perdagangan di Pasar Bareng menjadi perhatian Pemerintah Kota Malang.
Dari sekitar 300 pedagang yang masuk pendataan hanya sekitar 30 orang yang masih aktif berjualan. Kondisi ini turut memengaruhi penerimaan retribusi pasar.
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Eko Sri Yuliadi menjelaskan bahwa persoalan tidak hanya berkaitan dengan pedagang yang belum membayar retribusi. Sejumlah tempat berjualan juga sudah tidak digunakan tapi masih tercatat dalam data pemerintah.
Meski begitu, Eko menegaskan bahwa kondisi itu tidak otomatis menunjukkan adanya kebocoran penerimaan. Ia menyebut realisasi retribusi pasar justru mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
"Tren realisasi naik dari tahun ke tahun. Artinya bukan kebocoran, memang pedagang belum bayar sesuai Perda," jelasnya mengutip Malang Times.
Persoalan serupa juga ditemukan di Pasar Sukun. Karena itu, Pemkot Malang bersama DPRD berencana menata ulang data pedagang di pasar tradisional agar catatan administrasi lebih sesuai dengan kondisi di lapangan.
Pembenahan akan mencakup status keaktifan pedagang sekaligus penggunaan aset milik pemerintah daerah termasuk bedak dan los yang diperuntukkan bagi kegiatan perdagangan. Data yang akurat diperlukan untuk memastikan pemanfaatan fasilitas pasar terpantau dan kewajiban retribusi dapat ditelusuri dengan lebih jelas.
Di tengah upaya pembenahan administrasi, Diskopindag juga berencana memperluas pembayaran retribusi secara digital ke seluruh pasar. Sistem elektronik diharapkan dapat mendukung proses pembayaran tapi penerapannya masih bergantung pada kesiapan pedagang.
Eko menilai peralihan dari transaksi konvensional ke sistem digital membutuhkan penyesuaian terutama bagi pedagang pasar rakyat yang belum terbiasa menggunakan pembayaran elektronik.
"Kalau terkait digitalisasi, memang kami juga sedang mengupayakan bisa diterapkan di semua pasar. Tetapi bukan sistemnya saya yang siap, pedagang juga perlu ada kesiapan, mengingat tidak semua pedagang pasar rakyat terbiasa melakukan transaksi elektronik. Nanti kami akan bahas lebih lanjut," tegas Eko.