AMEG - Masih seputar refleksi 100 hari kerja Bupati Karna Suswandi dan Wakil Bupati (Wabup) Khoirani. Salah satu aktivis senior Situbondo, Amirul Mustafa menilai, pemerintahan Karna Suswandi - Khoirani Amanah (Karunia) hanya memiliki banyak program tapi tak punya tujuan.
Bahkan, Amir panggilan akrab pria berambut gondrong pirang ini menyebut, selama perjalanan 100 hari atau awal pemerintahan Bupati dengan jargon perubahan ini, kegiatan yang dilakukan hanya sebatas mencari sensasi.
“Sejak awal dilantik pada 26 Februari 2021 lalu, hingga berjalan 100 hari. Langkah dan kegiatan yang dilakukan Bupati jargon perubahan ini hanya sebatas mencari sensasi saja. Bahkan program yang dijanjikan dan dijalankan tak punya tujuan jelas,” terang Amir.
Pria kelahiran Situbondo ini mengungkapkan, itu semua terjadi lantaran Bupati Karna tidak mempersiapkan diri, sejak pengumuman pemenang sudah dinyatakan KPU hingga paska pelantikan sebagai Bupati Situbondo. Bahkan RPJMD yang merupakan wadah visi misinya, lanjut Amir, tidak dipersiapkan batang tubuhnya.
“Sehingga rencana strategis dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sebagai bentuk implementasi dari RPJMD tidak terjadi. Ini merupakan kesalahan utama Bupati terpilih.” Ujarnya.
Selanjutnya, Amir menyatakan bahwa program yang diluncurkan Bupati Karna sebatas mencari sensasi. Itu terlihat dari tidak ada kesiapan perangkat dan infrastruktur. Dimana program diluncurkan, tanpa melakukan kajian dan analisa.
Sebab katanya, itu menjadi prasyarat sebuah peluncuran kebijakan atau program.
“Jadi semua program itu hanya dicocok-cocokkan antara jargon perubahan yang teriakkan dan yang ditawarkan Bupati,” jelas Amir lagi.
Amir berharap, sebaiknya Bupati Karna dan Wabup Khoirani ini mengoptimalkan kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki, untuk melakukan sinkronisasi dengan OPD. Serta implementasi di di lapangan, agar percepatan untuk memenuhi jargon perubahan yang diinginkan dan ditawarkan kepada masyarakat, benar-benar terjadi.
Dicontohkan Amir, pada sektor pariwisata begitu gencar mempromosikan akan membangun destinasi baru di Merak – Baluran. Menurutnya, selain kajian dan analisai yang harus matang, juga kesiapan perangkat dan sarana prasarana.
“Perangkat yang dimaksud bukan hanya visi tetapi kajian-kajian dari aspek yuridis utamanya. Terkait aset, pengelola ini tidak pernah ada kejelasan. Sehingga dipastikan program ini tak jelas, dan hanya sebatas sensasi saja,” sergahnya.
Disisi lain, sektor pertanian juga adanya program menggalakkan budidaya porang dan vanili, juga varietas unggul seperti BK-700 atau BK-900 dan lainnya. Seharusnya itu disiapkan secara matang, bagaimana pemasaran dan kepastian harga, juga ketersediaan bibit dan bantuan lainnya.
“Semuanya itu harus dikonkritkan, jangan sampai menjadi bumerang bagi petani. Hanya karena termakan dan tergiur isu-isu yang sifatnya bombastis tapi tindak konkrit. Saya perlu tegaskan, bahwa pemerintah itu dilarang berbisnis maupun menyaingi usaha rakyatnya. Ini larangan keras. Harusnya ada perusda yang menaungi atau menggandeng pihak ketiga,” katanya.
Pada sektor kelautan, lanjut Amir, Bupati Karna akhir-akhir ini mempromosikan rencana pembangunan pelabuhan peti kemas. Kata Amir, padahal ada ketentuan aturan dan perundang-undangan terkait kewenangan pusat, provinsi dan daerah. Untuk kewenangan pelabuhan, jelasnya, adalah wewenang Pemrov Jatim.
“Kecuali untuk pelabuhan rakyat itu bisa dikelola daerah. Sementara aset untuk pelabuhan peti kemas yang dicanangkan, merupakan aset kementrian perhubungan. Nah bagaimana aspek yuridis, filosofis dan sosialis. Ini tidak pernah ada. Seakan akan luar biasa dan wahhh, tetapi sebenarnya kosong alias nihil,” pungkasnya.