"Saat ini pemasukan tidak ada, sedangkan biaya operasional terus berjalan, mulai gaji karyawan hingga perawatan. Namun kami masih saja dikejar-kejar pajak," tutur dia.
Saat awal-awal pandemi lalu, pihak eksekutif dan legislatif Kota Batu sudah setuju penghapusan pajak hiburan. Namun sayangnya hanya sebatas lisan, tidak ada surat pernyataannya. Sehingga penerapan pajak masih terus diberlakukan.
"Maka dari itu, dalam waktu dekat ini, kami akan bersurat kepada Walikota agar pajak hiburan dihapus terlebih dahulu selama masa pandemi," tutup dia. (*)