FKB Nilai Jargon Perubahan Hanya Sosialisasi, Bukan Aksi

AMEG - Meski Pemerintahan Karna Suswandi – Khoirani  Amanah (Karunia) tak memiliki program 100 hari kerja, namun dalam perjalanan target selama 100 hari untuk melaksanakan visi misi program berjalan, dinilai gagal. 

Hal itu diungkapkan Juru Bicara Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPRD Situbondo, Suprapto. Prapto, panggilan akrab anggota dewan asal Kecamatan Panarukan ini mengatakan, pihaknya sangat pesimis dengan pasangan Karunia, untuk mewujudkan visi misi programnya. Sebab dalam langkah awal, tidak ada kegiatan dan langkah yang pasti dalam perjalanannya.

“Seharusnya, tahun 2021 ini bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat di Situbondo di masa pademi Covid-19. Tetapi faktanya 100 hari kerja Bupati Karna dan Wabup Khoirani jelas-jelas gagal. Atau tidak jelas dengan langkah –  langkah yang sudah dijanjikan atau dilakukan,” paparnya.

Prapto menilai, tidak ada hasil dan bukti yang jelas yang bisa dirasakan masyarakat Situbondo secara umum, dengan jargon perubahan yang dibawa pasangan Karunia ini dalam kampanye Pilkada 2020 lalu. 

“Jargon perubahan tidak terjadi dan tidak pernah dilakukan. Yang ada hanya sosisalisasi bukan aksi nyata,” imbuh Sekretaris Komisi II DPRD Situbondo ini.

Sementara, lanjutnya, visi misi “Mewujudkan Situbondo yang berakhlak, Sejahhtera, Adil dan Berdaya” atau Berjaya, masyarakat Situbondo sudah lama berakhlak yang agamis sampai dijuluki Situbondo Kota Santri. 

“Mengenai SDM, masyarakat Situbondo sudah terjalin hubungan yang sangat bagus dan sinergi antara ulama dan umara. Hal ini terbukti dengan adanya kriminalitas dan kasus hukum di Situbondo yang sangat rendah.” Terangnya.

Namun, pada misi Sejahtera, pemerintahan Karunia justru tidak memiliki program prioritas. Padahal itu sebagai tolak ukur sebagai seorang pemimpin. Menurutnya, jika dilihat perjalanan selama 100 hari kerja, sejak dilantik pada 26 Maret 2021 lalu, apa yang sudah dilakukan tidak membuahkan hasil apapun.

“Justru yang terjadi adalah, lambannya penyerapan belanja langsung terhadap APBD. Sampai akhir triwulan kedua, ini sudah jelas perputaran dan pertumbuhan ekonomi di Situbondo akan turun drastis. Sebab tidak ada belanja atau kegiatan proyek yang berjalan,” sergahnya.

Padahal, katanya, masa pandemi Covid-19 seharusnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo mempercepat proyek. Sehingga dampaknya bisa dirasakan langsung masyarakat secara umum.

“Situbondo Tahun 2020 mengalami minus (-2,33), ini sangatlah berdampak terhadap Perekonomian/ kesejahteraan Masyarakat Situbondo. Sehingga diharapkan Tahun 2021 belanja langsung APBD bisa menambah perputaran perekonomian. Ternyata sampai saat ini masih nihil. Dipastikan Tahun 2021 akan lebih terpuruk,” lanjutnya.

Data FKB DPRD Situbondo menyebutkan, Program Sehat Gratis (Sehati) yang menjadi andalan Pemerintahan Karunia, sampai saat ini masih simpang siur pengaplikasiannya. Masyarakat yang terlanjur sakit dan belum terverifikasi ke Dinas Kesehatan (Dinkes) belum bisa menggunakannya.

Kemudian, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), baru dua bulan terserap, yakni Januari dan Februari. Sehingga itu akan berdampak pada kinerja seluruh Aparatus Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Situbondo. (*)

Sumber: