PPKM Mikro Kembali Diperpanjang

AMEG - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro, di wilayah Jawa Timur kembali diperpanjang.

‘’Harapannya agar semakin dapat mengendalikan penyebaran kasus Covid-19, khususnya di Jatim,’’ ujarnya di Surabaya, Selasa (6/4/2021).

Perpanjangan PPKM skala mikro, diberlakukan setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengaturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro Tahap V.

‘’Sesuai instruksi Mendagri, PPKM mikro berlaku mulai 6 April 2021 sampai 19 April 2021, dan mempertimbangkan berakhirnya masa berlaku pembatasan berdasarkan pencapaian target pada kelima parameter selama 12 minggu berturut-turut,’’ demikian kutipan Instruksi Mendagri tersebut.

Dalam Inmendagri, juga dijelaskan pemberlakuan PPKM mikro dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga ke tingkat RT. PPKM mikro diberlakukan di Jatim telah dimulai sejak 9 Februari 2021 dan berakhir pada 22 Februari 2021, lalu diperpanjang 23 Februari 2021 sampai 8 Maret 2021, kemudian diperpanjang lagi pada 9 Maret 2021 hingga 22 Maret 2021.

Berikutnya, perpanjangan PPKM mikro tahap IV mulai 23 Maret 2021 hingga 5 April 2021, dan saat ini memasuki tahap V.

Di Jatim program PPKM I dan II, dilanjutkan PPKM mikro I, II, III dan IV menunjukkan hasil signifikan atau semakin baik. Masih sama dengan ketentuan sebelumnya, PPKM mikro mengizinkan kegiatan makan dan minum di restoran serta kegiatan rohani di tempat ibadah dengan pembatasan kapasitas warga sebanyak 50 persen dan disertai penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

Sementara itu, kegiatan sosial budaya yang berpotensi menimbulkan kerumunan dihentikan sementara, dan kegiatan belajar mengajar secara daring dan luring (tatap muka) dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Sementara itu terkait larangan mudik lebaran, Gubernur Jawa Timur juga meminta warganya untuk mematuhi aturan pemerintah. Ia menyebut kebijakan tersebut untuk menekan penyebaran Covid-19 sejalan dengan dijalankannya program vaksinasi.

Di Jawa Timur sendiri, kata Gubernur, penambahan kasus Covid-19 sudah cenderung melandai. Namun demikian, penyebaran belum benar-benar berhenti.

‘’Larangan mudik itu berlaku secara nasional. Jadi, kalau ada larangan mudik, di Jawa Timur juga begitu,’’ kata Khofifah.

Dia meminta masyarakat Jawa Timur yang merantau supaya bersabar. Hal ini karena pandemi Covid-19 belum benar-benar berhenti.

‘’Karena Covid-19 ini belum benar-benar berhenti. Melandai iya, tapi belum berhenti penyebarannya,’’ jelas dia.

Saat ini pemerintah sedang berusaha untuk mencegah persebaran Covid-19 dengan vaksinasi. Langkah ini juga perlu dilakukan secara masif sampai pada persentase tertentu.

Sumber: