Cawe-Cawe

SEKITAR pertengahan tahun 2008, saya dihubungi Pak Mashuri, sekarang almarhum, yang saat itu menjadi Ketua DPRD Kota Wisata Batu. Beliau ingin bertemu saya. Langsung saja saya jawab silakan, akan kami persiapkan tempatnya di gazebo rumah dinas di Pendopo.

Keesokannya, siang hari, beliau datang tidak sendiri, tapi didampingi Pak Andrek, Wakil Ketua DPRD, Mas Minto Ketua Fraksi PAN, Mas Simon Purwoali dari Fraksi PDI Perjuangan serta dua anggota dewan lainnya Pak Haryono MC dan Mas Yani. Ikut juga Mas Jinung, Direktur PDAM Kota Wisata Batu serta Bang Mamad yang sudah almarhum.

Kami makan siang bersama di gazebo, yang di bawahnya ada kolam dengan belasan ikan koi berenang ke sana dan ke mari dengan riang. Udara segar, makan siang dengan lauk sederhana jadi terasa nikmatnya. Gazebo di samping rumah dinas yang sekaligus juga berfungsi sebagai kantor ini memang tempat paling favorit untuk menerima tamu, aromanya wangi karena dikelilingi taman berbunga.

Pak Mashuri membuka obrolan tentang sejarah Kota Wisata Batu, yang sebelumnya menjadi bagian dari Kabupaten Malang dengan status kecamatan, kemudian meningkat jadi berstatus Kota Administratif, lantas meningkat lagi dengan status Kota. Mereka yang berada di gazebo ini sebagian terlibat proses peningkatan status tersebut, dari kecamatan sampai berstatus kota.

Sebagai orang baru, yang baru setahun dilantik, saya mendengarkan cerita mereka. Sahut menyahut, terutama antara Pak Mashuri dengan Mas Andrek, Pak Haryono, dan dengan semua yang hadir, sementara saya sendiri lebih senang mendengarkan. Inti ceritanya tentang suka duka menjadi "Wong mBatu, " yang memperjuangkan pengelolaan kota sehingga lepas dari Kabupaten Malang, setelah lahirnya UU Otonomi Daerah pada era reformasi.

Mereka ini berjuang dengan membentuk Pokja (kelompok kerja). Secara geografis letak posisi Kecamatan Batu sangat strategis, memiliki potensi alam yang dianggap bisa dikembangkan, sehingga bisa hidup mandiri setelah lepas dari Kabupaten Malang.

Saya sangat terkesan pada info-info yang mereka sampaikan. Selain melihat potensi yang ada, saya juga mendengarkan berbagai tantangan seperti masih adanya penolakan dari beberapa pihak, terutama dari para pejabat di Kabupaten Malang, serta belum bulatnya dukungan partai-partai politik yang ada. Bahkan menurut mereka, ada pejabat Pemprov Jatim yang tidak menyetujui meningkatnya status Batu sejak dari berstatus kecamatan hingga menjadi kota.

Perjuangan para tokoh itu layak diapresiasi. Sebab beberapa di antaranya sampai harus menjual barang-barang yang mereka punyai seperti tanah, mobil, motor, dan harta-harta lain, bahkan ada yang sampai meminjam uang dari koperasi, untuk memperjuangkan terwujudnya impian mereka.

Sumber: