Komisi D DPRD Jatim Minta Titik Rawan Kekeringan Dipetakan Lebih Akurat

AMEG.ID, Surabaya - Ancaman kekeringan yang rutin terjadi setiap musim kemarau di sejumlah wilayah Jawa Timur dinilai tidak bisa lagi ditangani dengan pola reaktif.

Pemerintah daerah didorong untuk mengubah pendekatan penanganan bencana dengan mengedepankan pemetaan risiko sejak dini agar langkah mitigasi dapat dilakukan sebelum masyarakat mengalami krisis air bersih.

Dorongan itu disampaikan Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Agus Cahyono yang menilai informasi mengenai wilayah rawan kekeringan harus tersedia secara detail dan mudah diakses.

Menurutnya, data yang akurat menjadi fondasi utama dalam menentukan langkah penanganan sekaligus membantu masyarakat mempersiapkan diri menghadapi musim kemarau.

Agus menegaskan bahwa pemetaan wilayah terdampak tidak hanya berguna bagi pemerintah, tetapi juga bagi warga yang tinggal di daerah berisiko tinggi.

Dengan adanya informasi yang jelas mengenai titik-titik rawan kekeringan masyarakat dapat menyusun langkah antisipasi mulai dari pengelolaan cadangan air hingga strategi pemenuhan kebutuhan rumah tangga selama musim kemarau berlangsung.

“Saya pikir yang lebih penting juga peta bencana peta kekeringan, sejak awal mungkin bisa dideteksi, syukur kalau ada levelisasi, statusnya sudah bisa diprediksi, titik kekeringan ini, ini, ini, ini. Sehingga kita ketika masyarakat Jawa Timur juga mendapatkan informasi detail, mungkin secara personal juga akan secara pribadi keluarga juga akan mempersiapkan,” ungkap Agus mengutip lentera.co.

Menurutnya, keberadaan peta kerawanan yang diperbarui secara berkala akan membantu pemerintah dalam menentukan prioritas penanganan. Selain itu, data tersebut dapat menjadi acuan dalam mengalokasikan sumber daya ketika kondisi darurat mulai terjadi di sejumlah daerah.

Tidak hanya soal data, Agus juga menyoroti pentingnya kesiapan sarana pendukung untuk menghadapi potensi kekeringan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah ketersediaan armada distribusi air bersih yang berfungsi menjangkau masyarakat di wilayah terdampak.

Ia menilai distribusi bantuan air bersih kerap menjadi tantangan ketika jumlah daerah yang mengalami kekeringan meningkat secara bersamaan. Karena itu, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota perlu memastikan kapasitas armada yang dimiliki mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Siapkan infrastruktur untuk kekeringan, biasanya terkait dengan armada. Ketika dirasa kecukupan itu tidak mampu meng-cover titik-titik kerawanan, nanti berkoordinasi dengan BPBD di daerah Jawa Timur,” katanya.

Agus menambahkan, pengalaman pada musim kemarau sebelumnya menunjukkan bahwa penanganan kekeringan tidak bisa hanya mengandalkan peran pemerintah. Keterlibatan berbagai elemen masyarakat terbukti mampu mempercepat distribusi bantuan, terutama di daerah yang sulit dijangkau.

Menurutnya, organisasi kemasyarakatan, lembaga sosial, hingga komunitas lokal memiliki jaringan yang kuat di tingkat akar rumput sehingga dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam membantu warga terdampak kekeringan.

“Kemudian kita pantau di beberapa kejadian kekeringan, dan keterlibatan masyarakat, lembaga, dan Ormas itu juga signifikan. Maka harapan kita pemerintah-pemerintah Jawa Timur juga bisa berkoordinasi dengan Ormas, dengan masyarakat, lembaga-lembaga yang ada di masyarakat untuk mengatasi itu,” jelasnya.

Sumber: