Operasional Haji 2026 Resmi Ditutup Evaluasi Layanan Mina Jadi Prioritas Pemerintah

AMEG.ID, Jakarta - Pemerintah resmi mengakhiri operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi setelah seluruh jemaah haji Indonesia tiba kembali di Tanah Air.

Meski demikian, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menegaskan pekerjaan belum sepenuhnya selesai karena evaluasi penyelenggaraan serta pendampingan bagi jemaah yang masih dirawat di Arab Saudi tetap berlanjut.

Menteri Haji dan Umrah, Moch. Irfan Yusuf mengatakan hasil evaluasi akan difokuskan pada sejumlah aspek yang masih perlu diperbaiki sebagai bekal penyelenggaraan ibadah haji tahun berikutnya.

“Kami mencatat masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama terkait layanan di Mina dan penguatan implementasi istithaah kesehatan. Seluruh catatan tersebut akan menjadi fokus evaluasi agar penyelenggaraan haji ke depan semakin profesional, aman, nyaman, dan berorientasi pada kebutuhan jemaah,” kata Menhaj melansir Beranda Indonesia.

Sepanjang penyelenggaraan haji tahun ini, pemerintah memberangkatkan 527 kelompok terbang (kloter) yang mengangkut 202.636 jemaah haji reguler dari 16 embarkasi di Indonesia. Selain itu, sebanyak 16.585 jemaah haji khusus diberangkatkan melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dengan dukungan 1.016 petugas haji khusus.

Penyelenggaraan haji juga dihadapkan pada tantangan pelayanan terhadap jemaah dengan kondisi yang beragam. Tercatat terdapat 44.247 jemaah lanjut usia, 170.700 jemaah berisiko tinggi, 370 jemaah berkebutuhan khusus, serta 275 pengguna kursi roda.

Pemerintah menyiapkan layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, pembinaan ibadah, hingga layanan kesehatan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman.

Selama operasional berlangsung, pemerintah mendistribusikan sekitar 24,18 juta boks makanan, mengoperasikan 15.212 bus antarkota perhajian serta 11.990 perjalanan bus shalawat.

Layanan kesehatan juga diperkuat melalui petugas kesehatan di setiap kloter, klinik satelit, Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), hingga kerja sama dengan rumah sakit di Arab Saudi.

Di bidang tata kelola, Kementerian Haji dan Umrah menerapkan sejumlah pembaruan di antaranya alokasi kuota provinsi yang lebih berkeadilan, penurunan biaya haji tanpa mengurangi kualitas layanan, penambahan embarkasi fast track, digitalisasi layanan, serta penyelesaian lebih awal kontrak layanan di Arab Saudi.

Menutup operasional haji 2026, Menteri Haji dan Umrah turut menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI, DPR RI, Pemerintah Arab Saudi, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, maskapai penerbangan, media massa, seluruh petugas haji, serta para jemaah yang dinilai berperan dalam kelancaran penyelenggaraan ibadah tahun ini.

“Semoga seluruh jemaah memperoleh predikat haji yang mabrur, menjadi pribadi yang saleh secara individu maupun sosial, serta menghadirkan kemaslahatan bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara,” tutup Menteri.

Berakhirnya operasional haji 1447 H/2026 M sekaligus menjadi awal persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M. Pemerintah menyatakan evaluasi menyeluruh akan dilakukan bersama seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas layanan haji pada musim berikutnya.

Sumber: