Dari Sawah ke Pasar Murah, Jatim Terjemahkan Empat Pedoman Prabowo

AMEG.ID, Surabaya - Empat pedoman pemerintah dari Presiden Prabowo Subianto mulai diterjemahkan Pemprov Jatim melalui kebijakan yang menyentuh rantai pangan dari hulu hingga hilir.

Produksi komoditas strategis diperkuat sementara pasar murah digunakan sebagai instrumen untuk menjaga daya beli masyarakat ketika harga mengalami tekanan.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan kebijakan daerah pada 2026 diarahkan untuk menjalankan amanat konstitusi, melindungi kepentingan nasional, merespons kesulitan rakyat, dan mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang. Empat prinsip itu menjadi acuan Pemprov Jatim dalam menyusun serta melaksanakan program pembangunan.

“Kepemimpinan adalah tentang memegang teguh amanah yang telah diberikan rakyat dan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan Yang Mahakuasa. Karena itu, setiap langkah pemerintah harus memiliki arah yang jelas dan berpijak pada kepentingan seluruh masyarakat,” jelasnya.

Pangan menjadi salah satu sektor yang paling nyata dalam penerapan pedoman tersebut. Posisi Jawa Timur sebagai daerah produsen memungkinkan pemprov berperan menjaga ketersediaan pasokan sekaligus mendukung agenda kemandirian pangan nasional.

Indonesia pada 2026 mencatat swasembada untuk delapan komoditas meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Capaian itu mengacu pada kondisi ketika produksi atau ketersediaan dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan nasional. Kementerian Pertanian

Jawa Timur turut menopang produksi nasional karena menjadi salah satu penghasil utama beras, jagung, gula, daging ayam, telur, dan daging sapi. Besarnya kapasitas produksi memberi provinsi ini peran strategis dalam menjaga pasokan baik untuk kebutuhan masyarakat Jatim maupun distribusi ke daerah lain.

Namun, ketersediaan komoditas belum selalu menjamin harga mudah dijangkau konsumen. Karena itu, pasar murah ditempatkan sebagai langkah intervensi ketika terjadi kenaikan harga atau gangguan distribusi.

Skema tersebut mempertemukan upaya peningkatan produksi dengan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih stabil.

“Orientasi pemerintah adalah perbaikan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah pusat hadir, Pemprov hadir. Kepekaan-kepekaan itu yang sangat dibutuhkan untuk melihat dan menyelesaikan permasalahan masyarakat hingga di lini terbawah,” imbuhnya melansir RRI.

Selain sektor pangan, Pemprov Jatim menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai investasi jangka panjang. Pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan produktivitas tenaga kerja dipandang berkaitan langsung dengan kemampuan daerah menghadapi perubahan ekonomi serta persaingan pada masa mendatang.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi dan arus investasi diarahkan agar tidak berhenti pada kenaikan angka statistik. Khofifah memandang keduanya perlu menghasilkan lapangan kerja, memperluas kesempatan berusaha, dan menaikkan pendapatan masyarakat.

Penerapan empat pedoman juga membutuhkan keterlibatan pemerintah kabupaten, kota, kecamatan, hingga desa. Koordinasi antartingkat pemerintahan diperlukan agar persoalan di lapangan dapat diidentifikasi lebih cepat dan program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan tiap wilayah.

Melalui pendekatan itu, Jawa Timur berupaya menghubungkan kepentingan nasional dengan persoalan sehari-hari warga. Produksi pangan menjawab kebutuhan kemandirian bangsa, pasar murah menjaga keterjangkauan harga, pengembangan manusia menyiapkan masa depan, sedangkan investasi membuka peluang ekonomi.

Sumber: