Pemerintah Akui Kejanggalan MBG, Perbaikan Dikebut Selama Dua Bulan

AMEG.ID, Jakarta - Pemerintah menetapkan tiga ukuran kerja dalam pembenahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yakni memperluas layanan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), menjangkau sekitar 11 juta kelompok rentan, serta menata ribuan titik pelayanan gizi.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan target itu harus dicapai dalam waktu paling lama dua bulan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2027 di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta Selatan, Jumat (14/8).

Zulhas menyebut pelaksanaan MBG menghadapi banyak persoalan selama lebih dari setahun. Sorotan menjadi semakin besar karena program prioritas itu menyerap anggaran paling tinggi di antara program yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

"Sementara anggaran yang paling besar yang kami koordinasikan itu MBG. Kami minta maaf hampir satu tahun lebih ya gonjang-ganjing luar biasa terjadi di sana-sini," ujar Zulhas mengutip CNN Indonesia.

Menurutnya, evaluasi lintas kementerian menemukan sejumlah kejanggalan dalam kegiatan operasional. Pemerintah mengklaim telah menindaklanjuti temuan yang muncul meski Zulhas belum menjelaskan bentuk kejanggalan maupun tindakan yang diambil secara terperinci.

Proses penataan ulang kini dijalankan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di bawah kepemimpinan Sudaryono. Fokusnya bukan hanya memperbaiki tata kelola tapi juga mengalihkan perhatian program kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang dinilai paling membutuhkan.

"Kami terus-menerus pada waktu itu hampir semua kementerian menemukan beberapa kejanggalan dan sudah diambil tindakan. Dan alhamdulillah sekarang dipimpin yang baru, anak muda, Mas Dar (Kepala BGN Sudaryono), yang terbuka, cerdas ya. Kita minta waktu dua bulan refocusing," tuturnya.

Ukuran pertama adalah perluasan layanan di kawasan 3T, terutama Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Maluku. Pemerintah menargetkan pemenuhan layanan di wilayah prioritas dapat dituntaskan dalam satu bulan.

BGN sebelumnya menyiapkan percepatan operasional 352 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah 3T yang tersebar pada delapan provinsi dengan prevalensi stunting tinggi dengan menggunakan pendekatan berbasis data serta mempertimbangkan biaya bahan baku dan operasional di kawasan terpencil.

Ukuran kedua menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Pemerintah mencatat sekitar 11,15 juta orang dari tiga kelompok itu masih perlu dijangkau. Pemenuhan manfaat ditargetkan berlangsung dalam rentang satu hingga dua bulan.

Kelompok rentan ditempatkan sebagai prioritas karena pemenuhan gizi pada masa kehamilan dan usia dini berkaitan dengan pencegahan stunting serta peningkatan kualitas kesehatan anak.

Ukuran ketiga menyangkut kesiapan infrastruktur pelayanan. Pemerintah berencana menyelesaikan 13 ribu titik baru di luar Pulau Jawa. Pada saat bersamaan, sekitar 7–8 ribu SPPG masih harus menuntaskan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS.

Penataan dua bagian ini diperkirakan membutuhkan waktu lebih panjang dibandingkan perluasan layanan 3T.

SLHS menjadi bagian penting untuk memastikan dapur pelayanan memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan. Karena itu, percepatan jumlah titik perlu berjalan bersama pemenuhan kelayakan sanitasi agar perluasan penerima tidak mengorbankan kualitas makanan.

Sumber: