Karhutla Meluas, Menkeu Pastikan Anggaran Bencana Bisa Ditambah

AMEG.ID, Jakarta - Pemerintah memastikan kebutuhan pendanaan untuk penanganan bencana tidak akan dibatasi selama didasarkan pada kebutuhan di lapangan.

Di tengah meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah provinsi, Kementerian Keuangan menyatakan siap menambah anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) apabila dana yang tersedia tidak mencukupi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan penanganan bencana memiliki karakter berbeda dibandingkan belanja pemerintah pada umumnya. Menurutnya, kebutuhan yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat harus mendapatkan ruang fiskal yang memadai.

Namun, keterbukaan itu tetap dibarengi oleh pengawasan. Purbaya mengingatkan setiap pengajuan tambahan anggaran harus dihitung sesuai kebutuhan dan tidak boleh disertai penggelembungan nilai.

"Iya (bebas berapapun anggaran yang bisa diajukan akan dicairkan) asal jangan di-mark up. Kalau untuk bencana kan approach-nya beda dengan untuk belanja biasa. Bencana kan menyangkut hajat hidup orang banyak, mengancam kehidupan mereka. Jadi, kita akan beda approach-nya dengan program-program yang lain," ujar Purbaya.

Saat ini BNPB telah memiliki alokasi anggaran sekitar Rp5 triliun. Dana itu menjadi modal awal untuk berbagai kebutuhan penanggulangan bencana termasuk operasi pemadaman karhutla, mobilisasi personel, logistik, hingga dukungan penanganan darurat lainnya.

Kementerian Keuangan membuka kemungkinan penambahan anggaran apabila kebutuhan operasional meningkat seiring perkembangan kondisi di lapangan.

"Kita uangnya siap terus, tinggal BNPB operasinya seperti apa. Kita sediakan (anggarannya). Mereka kan punya Rp5 triliun. Kalau kurang ya kita tambah nanti," ujar Purbaya.

Sampai saat ini, BNPB belum menyampaikan pengajuan tambahan biaya secara resmi. Karena itu, pemerintah belum menetapkan besaran dana tambahan yang mungkin disiapkan untuk menghadapi rangkaian karhutla yang masih berlangsung.

Perhitungan baru akan dilakukan setelah BNPB menyelesaikan asesmen terhadap kebutuhan operasi, luas wilayah terdampak, serta sumber daya yang diperlukan untuk mempercepat penanganan.

"BNPB belum ngasih biaya total. Ya, kita enggak tahu berapanya. Kan ini masih terjadi kan (karhutla). Ia akan assess ulang. Hitungan saya sih enggak akan sebesar di Aceh karena Aceh kan masif sekali," ujar Purbaya mengutip CNN Indonesia.

Selain BNPB, kebutuhan penanganan karhutla juga datang dari Kementerian Kehutanan. Menurut Purbaya, kementerian tersebut telah mengajukan tambahan anggaran dan sebagian dananya telah dicairkan untuk mendukung operasi di lapangan.

Kesiapan fiskal pemerintah menjadi penting karena karhutla kini terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Kebakaran dilaporkan melanda Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Jambi, Riau, Sumatra Utara hingga Papua Tengah.

Kalimantan Timur menjadi salah satu wilayah dengan dampak cukup luas. Berdasarkan rekapitulasi BPBD Kaltim hingga pekan lalu terdapat 430 kejadian karhutla dengan total area terdampak mencapai 1.260,92 hektare.

Sumber: