DPRD Jatim Desak Pemerataan Layanan Publik
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso. Foto: Istimewa--
AMEG.ID, Surabaya - Pemerataan pembangunan sumber daya manusia di Jawa Timur dinilai masih perlu diperkuat agar masyarakat di wilayah pinggiran memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses layanan publik.
DPRD Jawa Timur mendorong pemerintah provinsi memastikan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso menilai besarnya populasi Jatim harus diimbangi dengan kesiapan layanan dasar yang memadai. Tanpa pemerataan akses, potensi ekonomi daerah belum tentu dapat dirasakan secara setara oleh seluruh masyarakat.
“Populasi yang besar adalah aset berharga. Namun, ini juga menjadi tantangan mendasar karena berbanding lurus dengan tingginya kebutuhan layanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, hingga infrastruktur penopang,” ujarnya mengutip Lentera.
Menurut Cahyo, perhatian pemerintah tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan di pusat pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan infrastruktur pendukung dan akses layanan di wilayah pinggiran juga perlu menjadi bagian dari perencanaan pembangunan agar tidak memperlebar kesenjangan antar daerah.
Ia turut menyoroti perlunya perlindungan lebih kuat bagi kelompok rentan mulai dari lanjut usia, perempuan, anak-anak hingga penyandang disabilitas. Kebijakan yang berpihak pada kelompok ini dinilai penting untuk memastikan mereka memperoleh hak dan kesempatan yang setara.
Cahyo secara khusus menekankan penguatan literasi ekonomi bagi perempuan serta perlindungan anak. Langkah pencegahan dinilai perlu dilakukan untuk menekan risiko eksploitasi, pernikahan anak di bawah umur, dan diskriminasi sosial yang dapat menghambat kualitas hidup masyarakat.
Di tengah perkembangan teknologi dan informasi, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga perlu berjalan beriringan dengan penguatan kebudayaan.
Menurut Cahyo, pembangunan sumber daya manusia bukan hanya soal peningkatan kemampuan dan akses layanan tapi juga pembentukan karakter generasi muda.
“Pembangunan SDM tidak boleh lepas dari akar budaya. Pelestarian warisan budaya dan penguatan identitas nasional sangat penting untuk mencetak generasi muda yang berkarakter, sekaligus membuka peluang ekonomi baru di sektor kebudayaan,” pungkasnya.
Pemerintah provinsi diharapkan mampu memastikan kemajuan daerah tidak hanya tercermin dari pertumbuhan ekonomi tapi juga dari kesempatan masyarakat untuk memperoleh layanan dan meningkatkan kualitas hidup.
Sumber: