Bantuan Presiden Rp240 Miliar Mengalir, Bupati Diminta Tak Salah Langkah

AMEG.ID, Kalimantan - Pemerintah daerah di Kalimantan diminta memaksimalkan penggunaan bantuan Presiden senilai Rp240 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dana yang telah disalurkan ke rekening daerah itu diharapkan digunakan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni mengatakan bantuan tersebut diberikan secara bertahap dalam empat kali penyaluran. Empat daerah penerima yakni Mempawah, Landak, Sekadau, dan Sanggau, disebut telah menerima dana itu melalui rekening masing-masing sekitar dua hari sebelum pernyataannya disampaikan.

"Jadi total bantuan Presiden untuk penanganan karhutla dalam bentuk Banpres total Rp240 miliar," katanya melansir CNN Indonesia.

Raja Juli menegaskan pemerintah kabupaten perlu memastikan anggaran digunakan secara optimal untuk mendukung penanganan karhutla. Penggunaannya juga harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah pusat termasuk surat edaran Menteri Dalam Negeri.

"Jadi supaya bupati bisa memanfaatkan secara maksimum apa yang sudah diberikan ini sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan surat edaran yang sudah diterbitkan oleh Pak Mendagri," katanya.

Bantuan Presiden itu merupakan dukungan anggaran bagi pemerintah daerah dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Nilainya tidak mencakup berbagai operasi penanganan yang didanai dan dilaksanakan secara terpisah oleh pemerintah pusat.

Menurut Raja Juli, upaya penanggulangan karhutla juga dilakukan melalui operasi modifikasi cuaca (OMC) hingga pemadaman dari udara menggunakan metode water bombing.

Sejumlah lembaga termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kementerian Kehutanan, serta kementerian dan lembaga lainnya turut terlibat dalam penanganan tersebut.

Dengan telah disalurkannya bantuan ke rekening daerah, pemerintah kabupaten kini memiliki tanggung jawab untuk memastikan anggaran benar-benar mendukung kebutuhan penanganan di lapangan. Ketepatan penggunaan dana menjadi salah satu faktor penting agar dukungan pemerintah dapat dimanfaatkan secara efektif.

Sumber: