“Untuk penggunaan dan retribusi nanti bisa dibahas lebih lanjut. Saat ini yang paling penting adalah penyelesaian status aset,” ujarnya, dikutip dari Surya Malang.
DPRD Kota Malang juga berencana berkoordinasi dengan DPRD Jawa Timur guna memastikan proses penyelesaian aset dan pengembangan velodrome terus berjalan.
“Kami tidak ingin hasil pertemuan ini berhenti di pembahasan saja. DPRD Provinsi juga akan kami dorong untuk ikut mengawal prosesnya,” kata Bayu.
Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang, Baihaqi, membenarkan telah melakukan pertemuan dengan Dispora Jawa Timur. Namun, ia belum bersedia memberikan penjelasan lebih lanjut terkait hasil pembahasan tersebut.
“Saya laporkan dulu ke wali kota. Besok saja,” ujarnya singkat.
Di sisi lain, Kepala BKAD Kota Malang, Subkhan, mengungkapkan bahwa selama ini Pemerintah Kota Malang tidak pernah mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan velodrome karena status kepemilikan bangunan belum memiliki kejelasan.
“Kalau asetnya bukan milik Pemerintah Kota Malang, kami tidak bisa menganggarkan pemeliharaannya. Selama ini memang belum pernah kami lakukan perawatan,” katanya.
Menurut Subkhan, kepastian status aset menjadi faktor penting karena berkaitan langsung dengan kewenangan pemerintah dalam melakukan pemeliharaan maupun penganggaran.
Apabila bangunan velodrome benar merupakan aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka seluruh biaya pemeliharaan dan perbaikan harus berasal dari pemerintah provinsi. Dalam kondisi tersebut, Pemerintah Kota Malang hanya dapat berkoordinasi dan mengusulkan kebutuhan perbaikan kepada pemerintah provinsi.
“Kalau memang asetnya milik provinsi, maka anggaran pemeliharaan berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” ujarnya.
Meski demikian, Subkhan optimistis persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui koordinasi yang baik antara kedua pemerintah daerah. Dengan adanya kesepakatan bersama, pengelolaan velodrome diharapkan dapat berjalan lebih jelas dan optimal ke depannya.