AMEG - Kasus Covid-19 di Yogyakarta kini mencapai 500 orang per hari. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pun sudah kewalahan. Rumah sakit mulai penuh lagi. Bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit rujukan di DIY, seminggu lalu masih 35 persen. Kemarin sudah terisi 75 persen.
Menurut Sultan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro sudah tidak efektif lagi. Tidak mempan. Masyarakat tetap saja abai. Kerumunan tetap terjadi di berbagai sudut kota.
"Kita kan sudah bicara mengontrol di RT/RW. Kalau gagal terus arep ngopo meneh (kalau gagal terus mau apalagi). Kita kan belum tentu bisa cari jalan keluar, yo satu-satunya cara ya lockdown total," kata Sultan kepada wartawan di Kantor Gubernur DIY, kompleks Kepatihan Yogyakarta, kemarin.
Saat PPKM, Sultan berharap masyarakat tidak lagi berkerumun. Namun, kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pertahanan Covid-19 di DIY tetap jebol. Kedisiplinan masyarakat, kata Sultan, terbukti rendah. Padahal kampanye untuk menggunakan masker dan menghindari kerumunan tidak kurang-kurang dilakukan. Berbagai cara, kata Sultan, sudah ditempuh oleh pemerintah.
Hanya saja, Sultan belum menjelaskan lebih rinci lockdown seperti apa yang dimaksud. Dan tentu saja, untuk memberlakukan lockdown juga tidak sesederhana diucapkan. Tentu butuh persetujuan pemerintah pusat. Dan Presiden Jokowi saat awal-awal pandemi selalu menolak opsi lockdown.
PPKM se-Jawa
Kalau DIY siap-siap lockdown, lima organisasi profesi mengusulkan agar pemerintah mengadakan PPKM serentak di seluruh Pulau Jawa. Lima organisasi itu adalah Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (Papdi), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (Perki), dan Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesi dan Terapi Intensif (Perdatin).
"Yang diterapkan saat ini adalah PPKM mikro. Saya rasa kurang tepat. Jadi lebih pas adalah PPKM seperti di awal bulan Januari dulu atau bahkan PSBB yang seperti tahun lalu," ujar Ketua Umum PDPI dr Agus Susanto.
Menurut dia, PSBB seperti tahun lalu dampaknya akan lebih kuat dalam mengurangi transmisi penularan virus corona penyebab Covid-19 di dalam populasi. "Lebih tepat adalah PPKM atau PSBB yang skalanya luas," kata Agus dalam konferensi pers virtual kemarin.
Anggota Satuan Tugas Waspada dan Siaga Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dr Erlina Burhan mengataka, PPKM mikro masih sporadis. Bahkan banyak daerah yang belum PPKM. (*)