Lebih khusus, ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 42 ayat (2), (3), dan (4) Permenkes 12/2017. Penjabarannya, dalam hal terjadi gangguan kesehatan akibat KIPI, maka pasien mendapatkan pengobatan dan
perawatan.
Pada ayat (4) disebutkan, bahwa pembiayaan untuk pengobatan, perawatan, dan rujukan
bagi seseorang yang mengalami gangguan kesehatan diduga KIPI atau akibat KIPI dibebankan pada APBD atau sumber pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (*)