AMEG - Jatah pasokan minyak goreng (migor) dari Pemprov Jatim belum bisa dipastikan. Sebabnya, inflasi atau kenaikan harga migor di Kabupaten Malang masih terkendali.
"Belum ada (kepastian jatah pasokan migor). Pemberian jatah minyak goreng untuk tahap 1 bagi daerah yang dinilai ada inflasinya," jelas Kadisperindag pasar Kabupaten Malang, Agung Purwanto, Jumat (4/3/2022).
Menurutnya, untuk Kabupaten Malang inflasinya dinilai masih terkendali. Hal ini berdasarkan hitungan dari BPS. Inflasi sendiri ditentukan berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk komoditas bahan pangan, salah satunya minyak goreng.
Hingga kini, lanjut Agung, belum bisa dipastikan berapa jatah dropping migor dari Pemprov Jatim. Dropping ini sendiri ditujukan bagi pedagang pasar tradisional, untuk mengatasi kelangkaan atau masih mahalnya harga minyak kemasan yang didapatkan penjual dengan harga lama.
Pemenuhan kebutuhan migor ini dilakukan pihak Pemprov Jatim dengan menyalurkan 3.500 ton minyak dari pemerintah. Jatah migor ini sementara diperuntukkan untuk pedagang di pasar tradisional di 17 Kabupaten/kota saja.
Selanjutnya, para pedagang diharuskan menjual langsung minyak goreng kepada konsumen sesuai harga eceran tertinggi (HET), dengan kemasan premium, yakni Rp 14.000 per liter.
Hal ini seperti ditegaskan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, sepeti diunggah dalam akun resmi Twitter @humasprovjatim, hari ini, Jumat (3/4/2022). Dikatakan, langkah ini dilakukan guna membantu masyarakat memenuhi kebutuhan minyak goreng, sekaligus menstabilkan harga komoditas tersebut.
Sementara, untuk 21 daerah lainnya, termasuk Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu, direncanakan dikirim pada Tahap 2.
Berdasarkan publikasi Inflasi Kota Malang 2021, tercatat bahwa nilai inflasi per bulan Desember 2021 di Malang adalah 0,73 persen. Sementara, Persentase Perubahan Harga untuk minyak goreng di Kota Malang adalah sebesar 33,99 persen dengan Andil Inflasi 0,27persen. (*)