Lalu, sementara sampai kapan?
Sampai pemerintah bisa menaikkan pendapatan masyarakat. Khususnya yang berpenghasilan tetap: buruh pabrik, karyawan swasta, pegawai negeri, TNI-Polri, pensiunan.
Itulah yang disebut equilibrium baru. Itu bukan barang baru. Sejak dulu selalu terjadi begitu. Terutama setiap kali harga BBM dinaikkan. Harga naik itu biasa –kalau memang harus naik. Pendapatanlah yang harus disesuaikan.
Ini masih ada waktu dua hari –untuk sampai deadline yang diputuskan Bapak Presiden Jokowi tanggal 28 April 2022.
Baiknya larangan total ekspor itu tetap harus dilaksanakan. Dunia sudah tahu. Berita larangan ekspor minyak sawit itu jadi berita dunia. Yang dibaca dengan waswas. Terutama karena harga minyak goreng dari bunga matahari juga naik. Sampai 30 persen. Di Inggris.
Juga di mana-mana. Penghasil minyak goreng bunga matahari terbesar di dunia lagi berduka: Ukraina.
Kita jaga warwah Presiden Jokowi kita. Ekspor harus dihentikan. Tepat seperti waktu yang digariskan. Pun kalau itu hanya untuk beberapa hari. (*)
Anda bisa menanggapi tulisan Dahlan Iskan dengan berkomentar http://disway.id/. Setiap hari Dahlan Iskan akan memilih langsung komentar terbaik untuk ditampilkan di Disway.
Komentar Pilihan Dahlan Iskan di Tulisan Berjudul Taruhan Draf
Muin TV
Pidatonya cuma 42 menit. Tapi akibatnya harga sawit terjun bebas. Dari 3.500 ke 2.000 per kilo. Kasihan agen pengumpul, sudah beli dari petani 3.000, pabrik nerima 2.000. Los 1.000/kilo. Kalo ekpor dilarang, sawit petani tidak terserap oleh pabrik, akhirnya busuk. Apa dampaknya? Anak sekolah gak bisa bayar. Kebanyakan, anak-anak petani sawit di Riau ini, sekolah/mondok di sekolah/pesantren yang mahal. Kalau harga sawitnya murah, otomatis orang tua susah untuk membayar spp anak2nya, yang bisa
mencapai 2 jt/bulan.
Jokosp Sp
Menterinya orang partai Mas Rizky. Ketika masuk birokrasi dengan banyaknya aturan yang tidak sederhana jadi mempersulit kinerjanya. Tidak lincah lagi biarpun mereka eks orang profesional tadinya. Kepentingan politik lebih banyak bermain. Ditambah harus mengikuti pemimpin puncak partainya, harus setor rutin ke partainya. Belum harus mengembalikan uang saat pemilihan jadi anggota partai.
Rizky Dwinanto
Negara kok ribet amat ya? Katanya menteri-menteri itu orang pintar, tapi membuat kebijakan yang sederhana saja seperti gak bisa. Tinggal membuat aturan kenaikan pajak ekspor sekian persen jika harga CPO sekian. Jika harga CPO turun pajak turun. Lalu tambahan pendapatan pajak dipakai untuk subsidi minyak goreng seperti di Malaysia. Begini apa susahnya?