AMEG - Sejumlah elemen masyarakat bereaksi terkait rencana Bupati Situbondo Karna Suswandi, mengembalikan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rpn249 Miliar.
Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Situbondo Didik Martono menilai, Bupati Karna gagal menjalankan program pusat dan merugikan masyarakat.
Dia katakan pengembalian dana PEN tersebut sangat membebani APBD. Apalagi dana tersebut sudah dipakai sebesar Rp4,6 Miliar untuk perencanaan proyek PEN 2022. Sehingga timbul kerugian keuangan daerah.
Selain itu, lanjutnya, pengembalian dana PEN tidak hanya mengembalikan pinjaman pokok. Tetapi beserta bunga dan provisi kepada PT SMI selaku peminjam uang.
"Itu kan muspro kegiatannya. Jelas ini merugikan keuangan daerah. Bupati sudah gagal, baik kinerja maupun memenuhi janjinya kepada masyarakat Situbondo. Ini preseden buruk. Pinjaman ini kan inisiatif Bupati sendiri, bahkan DPRD diabaikan. Nah sekarang tahu tahu mau dikembalikan," ungkapnya, Kamis (25/08/2022).
Sementara Hafid Yusik, koordinator Ikatan Masyarakat Situbondo Anti Korupsi (IMSAK) mengancam akan melakukan aksi demo jka pengembalian dana PEN itu membebani APBD.
Sebab sejak awal, sebagian masyarakat Situbondo menyatakan menolak pinjaman dana PEN. Sebab untuk membangun atau memperbaiki infrastruktur tidak harus dengan cara berhutang, apalagi dengan bunga besar yakni 5 persen.
Ketua LSM Awas Rudi Bagas, yang juga pendukung Bupati Karna Suswandi saat Pilkada 2020, mengaku kecewa berat. Keputusan bupati mengembalikan dana PEN dinilainya tak masuk akal dan menciderai harapan rakyat Situbondo.
"Pengembalian dana PEN ini cukup menciderai harapan masyarakat yang sudah dijanjikan bahwa jalan pedesaan akan dibangun dan diperbaiki. Saya dan masyarakat kecewa," jelasnya.
Menurut Rudi, gagalnya proyek PEN menunjukkan gagalnya Bupati Karna membangun infrastruktur, sehingga merusak kepercayaan masyarakat.
"Juga kegagalan pemerintahan Bupati Karna. Sekali lagi, ini menciderai hati masyarakat," pungkasnya, dihubungi via ponselnya, Kamis (25/08/2022). (*)