AMEG.ID - Jakarta, Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan - Tongam L Tobing mengatakan, sekarang OJK bisa melaksanakan penyelesaian pelanggaran dengan cara restorative justice dalam kasus pidana keuangan.
Mengutip CNN Indonesia, Tobing mengatakan hal itu sebagai salah satu kewenangan OJK yang diperkuat melalui UU PPSK yang diturunkan dalam POJK Nomor 16 Tahun 2023.
"Kewenangan penyidikan OJK di UU PPSK. Diantaranya, adanya ketentuan tentang penyelesaian pelanggaran (restorative justice) dengan mengajukan permohonan kepada OJK," ujar Tongam.
Jadi dalam proses restorative justice untuk menyelesaikan kasus pidana keuangan, terduga bisa mengajukan permohonan langsung kepada OJK dalam memenuhi beberapa syarat. (IC-AL/CNNINDONESIA)