“Irigasi di wilayah hulu, tidak ada masalah. Di wilayah tengah, juga tidak ada masalah. Akar masalahnya justru di hilir. Saya minta kita semua fokus memecahkan masalah di hilir,” ungkap Prof Bisri.
Akar masalah di hilir, sambung Prof Bisri antara lain terkait dengan macetnya pelembagaan himpunan petani pengguna air. Pengurus HIPPA perlu disegarkan, karena mereka bertahun-tahun tidak mau diganti. “Teman-teman di Sosiologi, perlu membuat desain penyelesaian masalah ini.” sarannya.
Menanggapi Prof Bisri, Prof Sanggar Kanto memberikan penekanan pada tiga poin. Ia wanti-wanti, jangan terjadi lagi alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan non pertanian seperti yang diperingatkan oleh Sekjen Kementerian PUPR, Ir Zainal Mohammad Zainal Fatah yang juga Ketua IKA UB terkait adanya rent seeker yang mengakibatkan alih fungsi lahan pertanian marak di desa-desa.
“Untuk itu, saya minta agar modal sosial diperkuat. Misalnya, HIPPA perlu diperkuat melalui bounding, bridging, dan linking,” ujarnya.
Terhadap himbauan ini, kepala desa (kades) yang hadir, Kades Kedungrejo Kecamatan Pakis Betri Indriati, Kades Sumberdem Kecamatan Wonosari, Purwati, dan Kades Sukodono, Dampit, Suharto sepakat menjaga wilayahnya supaya tidak terjadi lagi alih fungsi lahan irigasi teknis.
“Supaya ketahanan pangan berkelanjutan, maka harus ada komitmen terhadap ketahanan pangan,” sambung Prof Sanggar.
Terkait kedaulatan pangan dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan Prof Yogi Sugito tegas memperingatkan. “Jangan hanya ramai-ramai bicara capres dan cawapres saja, itu hentikan alih fungsi lahan di desa-desa sekarang juga, " tagasnya.
Yogi prihatin karena pemerintah daerah jalan sendiri-sendiri. "Saya minta yang di pusat, fokus mengatasi masalah lahan marginal kritis misalnya dengan melakukan gerakan diversifikasi pangan dan melestarikan sumber daya air di desa-desa,” paparnya.