APBN Terancam Tertekan, DPR Minta Program MBG Dikaji Ulang agar Lebih Tepat Sasaran

AMEG.ID, Jakarta - Besarnya anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan di DPR RI.

Alih-alih hanya membahas keberlanjutan program, DPR menilai evaluasi terhadap skema penerima manfaat dan kebutuhan anggaran perlu segera dilakukan agar tidak membebani kondisi fiskal negara dalam jangka panjang.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris menilai pemerintah perlu meninjau kembali pelaksanaan MBG yang saat ini memiliki alokasi anggaran mencapai Rp268 triliun setelah dilakukan penyesuaian.

Menurutnya, besarnya dana yang dialokasikan harus diimbangi dengan perhitungan yang matang agar tidak mengurangi kemampuan pemerintah dalam membiayai sektor-sektor pelayanan publik lainnya.

Charles mengingatkan bahwa keberlangsungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus menjadi pertimbangan utama dalam menjalankan program berskala nasional.

Ia menilai apabila beban anggaran terus meningkat tanpa evaluasi yang menyeluruh maka ruang fiskal pemerintah akan semakin terbatas.

“Pemerintah baik di pusat maupun di daerah tidak akan bisa memberikan pelayanan kepada publik sesuai yang dibutuhkan. Pelayanan kesehatan akan terganggu, pendidikan akan terganggu," ujarnya mengutip Olenka.

Menurut Charles, pemerintah perlu menghitung kembali siapa saja yang benar-benar layak menerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis.

Dengan demikian, anggaran yang disiapkan dapat digunakan secara lebih efisien tanpa mengurangi tujuan utama program untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat.

Ia juga menilai penyesuaian sasaran penerima menjadi langkah penting agar program tetap berjalan secara berkelanjutan. Efisiensi anggaran, bukan berarti menghentikan program melainkan memastikan dana negara digunakan secara tepat sesuai kebutuhan.

"Kalau diteruskan dengan jumlah anggaran sebesar ini maka negara akan bangkrut, Pak. APBN kita enggak akan kuat,” kat Carle dilansir Jumat (17/7/2026).

Selain meminta evaluasi dari pemerintah, Charles mendorong berbagai elemen masyarakat termasuk kalangan akademisi dan pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap kebijakan publik untuk menyusun kajian mengenai jumlah penerima manfaat yang ideal.

Menurutnya, rekomendasi yang berbasis data akan membantu DPR dan pemerintah merumuskan pola pelaksanaan MBG yang lebih efektif sekaligus menjaga kesehatan fiskal negara. Dengan pendekatan itu, program prioritas nasional tetap dapat berjalan tanpa mengorbankan pembiayaan sektor penting lainnya.

"Jadi, harus ada efisiensi besar-besaran di program ini. Kalau memang terus mau dijalankan, harus diberikan dengan tepat sasaran dengan anggaran yang masuk akal," tandasnya.

Sumber: