Mahfud MD Desak Kasus Ijazah Gibran Dituntaskan
Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD. Foto: Istimewa--
AMEG.ID, Jakarta - Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD menilai polemik terkait ijazah Gibran Rakabuming Raka tidak cukup berhenti pada perdebatan publik.
Ia mendorong adanya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat agar persoalan serupa tidak kembali terjadi dalam proses politik dan penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang.
Mahfud menilai penanganan perkara ini penting untuk menguji akuntabilitas lembaga negara terutama dalam menjalankan kewenangan administratif yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan pejabat publik.
Menurutnya, proses hukum perlu berjalan apabila ditemukan indikasi pelanggaran bukan semata-mata karena tekanan atau sentimen masyarakat terhadap institusi tertentu.
"Bukan karena apa kemarahan, sentimen kepada KPU, Depdikbud dan sebagainya, tetapi ini supaya dijatuhi sanksi ya, sanksi hukum," ujar Mahfud melansir CNN Indonesia.
Ia menyinggung hasil pemeriksaan di MK dan MA yang dinilai menjadi bagian penting dalam melihat persoalan secara hukum. Mahfud menyebut adanya notoire feiten atau fakta yang dianggap telah diketahui dan tidak perlu diperdebatkan kembali sehingga dugaan kesengajaan dalam rangkaian peristiwa itu perlu ditindaklanjuti.
"Kalau dari rangkaian peristiwanya sengaja, supaya dijatuhi sanksi agar keadaban kita ke depan orang tidak bisa lagi main kantor pemerintah untuk mengeluarkan sesuatu yang bukan sebenarnya, tidak boleh membiarkan KPU membuat aturan sendiri tanpa keterbukaan kepada publik," terang Mahfud.
Ia juga menilai laporan masyarakat yang telah disampaikan kepada Mabes Polri terkait dugaan tindak pidana dalam persoalan ini memiliki dasar untuk diteruskan. Menurutnya, penanganan oleh aparat diperlukan agar dugaan pelanggaran tidak hanya menjadi polemik tapi juga memperoleh kepastian melalui mekanisme hukum.
"Laporan-laporan masyarakat yang disampaikan ke Mabes untuk ditindak hukum pidananya itu menurut saya layak dilanjutkan oleh polisi karena indikasinya sudah ada agar ke depannya enggak ada lagi orang melakukan hal seperti ini," tutupnya.
Dorongan Mahfud muncul di tengah adanya putusan dari dua lembaga peradilan yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran.
Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak ditemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang setara dengan jenjang SMA atau sederajat sebagaimana disyaratkan dalam UU Pemilu.
Sementara itu, Mahkamah Agung melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum. Putusan itu menjadi salah satu dasar yang kembali memicu desakan agar persoalan administrasi pendidikan tersebut ditindaklanjuti melalui jalur hukum.
Bagi Mahfud, tindak lanjut perkara ini bukan hanya menyangkut pihak-pihak yang dipersoalkan saat ini melainkan juga menjadi ujian bagi penegakan aturan agar tata kelola lembaga publik tidak menimbulkan persoalan serupa di kemudian hari.
Sumber: