Saldo Hibah Covid-19 Terbukukan Rp 77,2 Miliar, Kabupaten Malang Andalkan BTT

Saldo Hibah Covid-19 Terbukukan Rp 77,2 Miliar, Kabupaten Malang Andalkan BTT

AMEG - Pemerintah melalui Satgas Penanggulangan Covid-19 membukukan sisa dana untuk Covid-19 lebih dari Rp 77,2 miliar. Dana ini dihimpun hibah dan donasi yang masuk dalam rekening resmi sesuai pemantauan BNPB.

Melalui akun resminya, BNPB Indonesia merilis, total dana hibah sejumlah Rp 162,135 miliar tercatat dalam rekening. Per 3 Maret 2022 kemarin, tersisa saldo dana sebesar Rp 77.209.535.024.

Dalam laporan ini juga disebutkan, ada pembelian dan santunan yang sudah dikeluarkan sejumlah lebih dari Rp 84,92 miliar. Dana hibah dan donasi ini berasal dari luar negeri dan dalam negeri.

Bagaimana dengan anggaran hibah penanganan Covid-19 di Kabupaten Malang?

Dikonfirmasi terkait hal ini, Wabup Malang Didik Gatot Subroto mengatakan, tidak mengetahui lebih jauh adanya hibah dan donasi yang dihimpun pemerintah tersebut.

"Tidak jelas soal itu (hibah Covid-19), mas. Kalau Kabupaten hanya mengelola sesuai ketentuan yang perundangan yang diberlakukan," kata Wabup Malang, Jumat (4/3/2022) sore.

Ia menegaskan, menghimpun dan mengelola dana hibah dan donasi dari pihak luar, justru bisa beresiko jika tidak bisa dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik.

Wabup lalu mengungkapkan, anggaran untuk penanganan Covid-19 yang dimaksudkannya melekat dalam penganggaran pemerintah.

Dikatakan, selama ini anggaran terkait Covid-19 ditentukan dari skema 8 persen Dana Desa (Dana Transfer ke Daerah). Alokasin anggaran ini diantaranya, untuk menunjang kebutuhan program PPKM Mikro di setiap desa/kelurahan.

Anggaran lainnya, lanjut Wabup, diambilkan dari refocussing APBD, yang dihimpun dari pagu anggaran semua OPD.

"Anggaran pendukung lainnya dari pos hibah BTT (Bantuan Tidak Tetap). Tahun ini dialokasikan total Rp 13 miliar," lanjut Didik Gatot.

Akan tetapi, menurutnya dana hibah BTT ini disediakan untuk semua pos kegiatan atau program yang bisa didanai dari hibah. Termasuk, untuk penanganan dampak atau korban bencana.

"Ya memang akan sangat membebani keuangan APBD, jika refocusing Covid-19 dan BTT ini jumlahnya sangat besar," pungkasnya. (*)

Sumber: