Ekonom Anthony Budiawan Sebut Indonesia Bangkrut Tanpa Daerah

Selanjutnya, perekonomian Indonesia pulih dan kembali bangkit berkat minyak bumi dan gas alam. Ditopang keduanya, cadangan devisa kembali naik menjadi USD1.90,5 juta pada tahun 1974 dan menjadi USD5.014,2 juta pada 1981. Ekspor minyak bumi naik dari USD384 juta pada tahun 1969-1970 menjadi USD18.824 juta pada tahun 1981-1982 atau mencapai sekitar 82 persen dari total ekspor Indonesia.

"Penerimaan negara dan minyak bumi dan gas alam naik dari Rp65,8 miliar pada tahun 1969-1970 menjadi Rp8.627,8 miliar pada tahun 1981-1982 setara dengan 70,6 persen dari total penerimaan negara. Itu belum termasuk penerimaan negara dari mineral. Saat itu, hasil komoditas, migas dan mineral digunakan untuk kesejahteraan rakyat," papar Anthony. 

Daerah penghasil minyak bumi dan gas alam terbesar terbentang dari Sumatera Selatan, Sumatera Timur, Sumatera Utara, Aceh, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan hingga Maluku dan Papua.

Dijabarkan Anthony, penjualan migas dan mineral dari daerah digunakan untuk pembangunan Indonesia seperti prasarana dan sarana, pembangunan sekolah, universitas, puskesmas, rumah sakit, jalan raya, bendungan, irigasi, pelabuhan dan lain sebagainya. 

"Daerah tampil sebagai pahlawan penyelamat keuangan negara, penyelamat Indonesia," tegas Anthony. 

Namun pada era Reformasi, yang terjadi justru bangkitnya oligarki dengan konsep pembangunan yang eksploitatif dan melanggar kedaulatan daerah. Saat itu, ekspor batubara melesat dari USD1,3 miliar pada tahun 1999 melesat menjadi USD25,5 miliar pada tahun 2011. Total ekspor batubara mencapai Rp245 miliar selama periode 2000-2019. Pun halnya dengan sawit yang naik dari USD1,1 miliar pada tahun 1999 menjadi USD17,3 miliar pada tahun 2011.

"Hasil kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) tersebut dinikmati segelintir pengusaha oligarki. Sedangkan daerah dan rakyat di daerah tidak mendapat manfaat ekonomi, malah mendapat bencana alam. Kondisi ini merupakan pengkhianatan terbesar bagi daerah dan rakyat daerah," tegas Anthony.

Padahal, kata Anthony, daerah telah menyerahkan kedaulatannya, menyerahkan kekayaan SDA-nya untuk membangun Indonesia. Tetapi banyak rakyat di daerah penghasil SDA masih hidup dalam kemiskinan, bahkan kemiskinan ekstrem," papar Anthony.

Ada beberapa hal yang melatarbelakanginya. Menurutnya, UU Minerba merupakan salah satu ujung pangkal masalahnya. Selain itu juga kebijakan pembangunan smelter yang hanya menguntungkan oligarki dan tidak membawa manfaat bagi daerah. "Harga mineral mentah anjlok akibat monopoli smelter. Tax holidays sektor Minerba memiskinkan daerah," Anthony menjabarkan.

Saat ini, kata dia, politik anggaran berpihak kepada oligarki dan kontra terhadap kelompok masyarakat menengah ke bawah. Pun haknya dengan UU Perpajakan yang pro oligarki. Di sisi lain, kenaikan PPN memberatkan rakyat kebanyakan. "Penghapusan subsidi yang masih sangat diperlukan bagi kelompok tertentu meningkatkan kemiskinan," ujarnya.

Pada saat yang sama, pembangunan ekonomi daerah berbasis industri tak berjalan. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) disebutnya hanya ilusi dan memiskinkan daerah dalam jangka panjang. 

"UU Cipta Kerja (Omnibus Law) memiskinkan daerah, eksploitatif kekayaan SDA daerah secara besar-besaran dan melanggar kedaulatan daerah secara terang-terangan," papar dia.

Dikatakan, berdasarkan kedaulatan rakyat atau kedaulatan daerah, daerah mempunyai hak konstitusi mengganti rezim yang melanggar kesepakatan antardaerah yang dituangkan ke dalam konstitusi yakni mengganti rezim yang melanggar konstitusi. 

"Daerah secara konstitusi mempunyai hak untuk berdiri sendiri apabila pemerintah pusat yang melanggar konstitusi dan kedaulatan daerah tak mau diganti, bahkan mempertahankan kekuasaannya secara represif," ulas Anthony.

Dilihat dari apa yang telah terjadi, unsur tersebut menurut Anthony telah terpenuhi, di mana pemerintah saat ini sering melakukan pembohongan publik, mayoritas janji eksekutif tidak dipenuhi, tidak ada mekanisme pertanggungjawaban eksekutif, berkolusi dengan legislatif dan yudikatif dan Mahkamah Konstitusi (MK), terjadi penguasaan kekayaan oleh rezim oligarki, juga berkali-kali berbohong mengenai penggunaan dana APBN untuk proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. 

Sumber: