Konflik Info Kemenko Polhukam-Komnas HAM Soal Papua

Pasal 28 UUD 1945 berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang.”

Lanjut, Pasal 28E Ayat 3 berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Ada lagi, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kebebasan berpendapat tertuang di Pasal 23 Ayat 2 dan Pasal 25.

Pasal 23 Ayat 2: "Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan/atau tulisan, melalui media cetak maupun elektronik, dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa."

Pasal 25: "Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ada lagi, UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengemukakan Berpendapat di Muka Umum. Isinya kurang-lebih sama dengan di atas. Undang-undang kita bertumpuk-tumpuk, meski isinya mirip saja.

Tapi, semua kebebasan bicara dan menulis, diikuti kata: "Bertanggung jawab." Jika tidak, pastinya semua orang bicara apa saja, mengumumkan apa saja. Bakal kacau negara.

Pengumuman Komnas HAM itu tidak disertai bukti-bukti. Tidak juga menyebutkan lokasi terjadinya 'eskalasi kerusuhan'. Tanpa keterangan waktu, dan siapa yang bikin rusuh?

Informasi itu bisa membingungkan masyarakat. Bisa juga menakutkan. Warga Pegubin saja mengungsi, karena takut KKB. Sebab, kondisi Papua memang rawan. Komnas HAM tidak perlu merawankan lagi. (*)

Sumber: