KKB Papua Teroris
A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: array_multisort(): Argument #1 is expected to be an array or a sort flag
Filename: frontend/detail-artikel.php
Line Number: 116
Backtrace:
File: /var/www/html/ameg.disway.id/application/views/frontend/detail-artikel.php
Line: 116
Function: array_multisort
File: /var/www/html/ameg.disway.id/application/controllers/Frontend.php
Line: 561
Function: view
File: /var/www/html/ameg.disway.id/index.php
Line: 317
Function: require_once
Dilanjut: "Kami mengutuk keras berbagai aksi kekerasan kelompok perlawanan bersenjata, baik kepada orang sipil maupun aparat keamanan. Seruan tokoh agama dan masyarakat Papua ke Komnas HAM, menginginkan penyelesaian damai agar masyarakat Papua hidup aman dan meneruskan pembangunan daerah mereka yang sangat tertinggal dibandingkan daerah lain di Indonesia.”
Paling unik, Organisasi Papua Merdeka (OPM) menulis surat ditujukan ke pemerintah Indonesia. Merespons pernyataan Presiden Jokowi pada Minggu (25/4/2021). Surat beredar luas di media sosial. Diteken Penanggung Jawab Politik OPM Jeffrey Bomanak.
Suratnya panjang. Terpenting: "Konflik bersenjata antara TPNB OPM melawan TNI-Polri hanya dapat diselesaikan melalui perundingan yang bermartabat dan demokratik, berdasarkan ketentuan dan aturan internasional oleh kedua aktor utama OPM dan NKRI.”
Intinya, OPM minta berunding. Ibarat permainan catur, pihak OPM tahu, bahwa sebentar lagi posisinya bakal terdesak abis. Maka, ia menawarkan remis.
Ibarat permainan catur, penonton dilarang berkomentar di dekat para pemain. Yang bisa memengaruhi pemain. Yang boleh bicara, hanya pihak berwenang: Wasit.
Pemerintah Indonesia bukan permainan catur. Kebebasan berbicara dijamin UUD 1945. Tapi, pihak berwenang adalah eksekutif dan legislatif. (*)
Sumber:
- Share:
