PBHI Minta Presiden Jokowi Jaga Netralitas Pemilu 2024
A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: array_multisort(): Argument #1 is expected to be an array or a sort flag
Filename: frontend/detail-artikel.php
Line Number: 116
Backtrace:
File: /var/www/html/ameg.disway.id/application/views/frontend/detail-artikel.php
Line: 116
Function: array_multisort
File: /var/www/html/ameg.disway.id/application/controllers/Frontend.php
Line: 561
Function: view
File: /var/www/html/ameg.disway.id/index.php
Line: 317
Function: require_once
AMEG.ID, Jakarta - Kemarin (22/11) Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani, meminta Presiden Joko Widodo untuk menghentikan memanfaatkan perangkat negara dan serius menjaga netralitas selama menghadapi Pemilu 2024.
Melansir CNN Indonesia, Kata Julius, situasi saat ini sama dengan pemilu 2019 yang sempat memicu kericuhan di tengah masyarakat. Lalu seperti syarat peserta pilpres yang diubah melalui putusan Mahkamah Konstitusi.
"Presiden Joko Widodo hentikan permainan dengan infrastruktur negara. Jaga dan pastikan netralitas Polri. Lebih jauh lagi, dirinya (Jokowi) mengundurkan diri atau menteri-menterinya yang terlibat dalam pencalonan atau tim pendukung disuruh mundur, pecat-pecatin semuanya," ucap Julius.
Sehingga akibat dari insiden ini menurut Julius akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada proses pemilu dan instansi negara. Karena pemilu 2024 ini dinilai rentan mengalami kecurangan. (ND-MT/CNN INDONESIA)
Sumber:
- Share:
