Udara Memburuk, Karhutla Naik Jadi Agenda Strategis Nasional

AMEG.ID, Bogor - Kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan kini menjadi perhatian strategis pemerintah pusat setelah dampaknya mulai mengancam kualitas udara serta mengganggu jarak pandang.

Presiden RI Prabowo Subianto meminta TNI dan Polri memperkuat penanganan sekaligus koordinasi untuk mencegah api menjangkau wilayah yang lebih luas.

Arahan itu disampaikan dalam pertemuan bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di kediaman Presiden di Hambalang, Bogor, Selasa (1/9).

Presiden memanggil kedua pimpinan itu untuk memperoleh laporan langsung mengenai perkembangan karhutla di lapangan. Pembahasan mencakup kondisi wilayah terdampak, upaya pemadaman yang telah dilakukan, serta pengendalian kebakaran oleh personel TNI dan Polri.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut pertemuan tidak hanya membicarakan persoalan kebakaran tapi juga situasi nasional secara keseluruhan.

"Pertemuan tersebut membahas perkembangan situasi nasional serta penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan," tulis Teddy dalam unggahan akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet melansir CNN Indonesia.

Penguatan koordinasi menjadi penting karena petugas menghadapi karakter kebakaran yang tidak mudah ditangani. Selain luasnya area terdampak pemadaman di lahan gambut membutuhkan penanganan lebih intensif karena api dapat bertahan di bawah permukaan tanah.

Keterbatasan sumber air dan rendahnya visibilitas turut menghambat pergerakan petugas maupun operasi udara. Kondisi itu terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan Barat.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih memantau 30 titik api di wilayah tersebut. Sementara kualitas udara di sejumlah kawasan telah berada dalam kategori berbahaya.

Asap pekat juga membuat jarak pandang dilaporkan kurang dari satu kilometer. Situasi tersebut berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat sekaligus meningkatkan risiko kesehatan terutama bagi kelompok rentan.

Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan memastikan operasi pemadaman tetap berjalan melalui jalur darat dan udara. Namun, efektivitasnya dipengaruhi kondisi cuaca, ketersediaan air, dan sulitnya menjangkau sumber api di kawasan gambut.

Tekanan penanganan karhutla juga meningkat di Kalimantan Tengah. Pemerintah provinsi menetapkan status tanggap darurat selama 30 hari terhitung sejak 31 Agustus hingga 29 September 2026.

Penetapan status tersebut dilakukan setelah jumlah kejadian karhutla di Kalimantan Tengah mencapai 2.285 kasus hingga 31 Agustus 2026. Total area yang terdampak tercatat seluas 6.587,84 hektare.

Besarnya angka kejadian menunjukkan bahwa operasi pemadaman perlu berjalan beriringan dengan pencegahan. Patroli di wilayah rawan, deteksi dini titik panas, penyediaan sumber air, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran menjadi bagian penting untuk menekan risiko kebakaran baru.

Sumber: