BUMD Jatim Dituntut Lebih Produktif, Pemprov Siapkan Biro Khusus

AMEG.ID, Surabaya - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan pembenahan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk memperkuat kinerja lembaga sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan daerah.

Langkah ini dilakukan melalui pembentukan biro khusus yang kini tengah memasuki tahap penentuan pejabat pimpinan.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono mengatakan proses pengisian personel Biro Pengelolaan BUMD dan BLUD masih berlangsung. Seleksi internal aparatur sipil negara (ASN) telah memasuki tahap asesmen sebelum penentuan pejabat definitif.

Pemprov Jatim sebelumnya berharap posisi pimpinan biro dapat diisi tenaga profesional dari luar pemerintahan. Namun, rencana itu belum bisa direalisasikan karena terbentur ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Harapan kami sebenarnya [Biro Pengelolaan BUMD-BLUD Jawa Timur] dipimpin profesional dari luar, tetapi ternyata aturannya belum memungkinkan untuk merekrut di luar ASN," ungkap Adhy melansir Surabaya Bisnis.

Dengan kondisi tersebut, pengisian pimpinan biro dilanjutkan melalui mekanisme seleksi dan asesmen ASN internal. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa nantinya akan menentukan pejabat yang dipercaya memimpin unit kerja baru tersebut.

Adhy berharap seluruh tahapan segera rampung agar struktur organisasi dapat beroperasi dan menjalankan mandatnya. Percepatan pengisian jabatan dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan pembenahan pengelolaan BUMD dan BLUD di lingkungan Pemprov Jatim.

"Kami upayakan pelantikan bisa segera dilakukan ya," kata dia.

Pembentukan biro ini diarahkan untuk memperkuat pengawasan dan restrukturisasi kinerja BUMD. Pemprov Jatim juga menargetkan peningkatan profesionalisme pengelolaan BLUD agar standar operasional dan kualitas tata kelolanya semakin baik.

Melalui unit kerja baru itu, pemerintah provinsi berharap BUMD mampu memberikan sumbangan yang lebih besar bagi kas daerah. Sementara itu, pengelolaan BLUD diharapkan semakin profesional sehingga fungsi pelayanan dan pengelolaan keuangan dapat berjalan lebih optimal.

Sumber: