DPRD Kota Malang Sarankan Pemkot Malang Gunakan Dana CSR untuk Program MBG

AMEG.ID, Kota Malang - Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Eko Hardianto menyampaikan Pemkot Malang harus memperhatikan standar nilai gizi untuk makanan program MBG karena harga yang dipatok 10 ribu per porsi.

 

"Jadi kebutuhan gizi yang sesuai standar itu setidaknya memenuhi kelayakan nilai gizi dengan memenuhi unsur protein dari hewani dan nabati. Lalu karbrohidrat, buah-buahan serta susu segar," jelas Eko.

 

Menurut Eko, dibutuhkan tambahan pembiayaan untuk program MBG. Karena itu, ia menyarankan Pemkot Malang bisa memakai dana CSR. Jadi setidaknya anggaran per porsi bisa naik sampai 14 ribu.

 

"Kalau menurut saya, ini masih perlu penyesuaian. Setidaknya per porsi sekitar Rp 13 atau Rp 14 ribu lah. Andai angaran dari pemerintah pusat per porsi Rp 10 ribu maka Pemkot Malang harus bisa menyiapkan tambahan dana sekitar Rp 3-4 ribu," ucapnya.

 

Eko mengaku CSR perusahaan di Kota Malang sangat memungkinkan untuk mendukung program MBG. Sehingga dibutuhkan kolaborasi antar Pemkot Malang dengan perusahaan yang ada di Kota Malang.

 

Diketahui, saat ini program MBG tersebut belum masif dilakukan di seluruh wilayah kabupaten/kota yang ada di Indonesia karena masih menunggu petunjuk teknis (juknis) resmi peerintah pusat.

 

"Memang masih banyak daerah yang belum berani atau belum bisa melaksanakan program ini. Tentu ini hasil dari kunjungan kerja dan rakor kami di Komisi D DPRD Kota Malang dengan beberapa kota/kabupaten baik di Jatim maupun Jateng," kata Eko.

 

Sementara, untuk Kota Malang program MBG sempat dilakukan meski hanya sebatas uji coba. Dan anggarannya yang digunakan murni dari CSR perusahaan.

 

"Sejauh ini masih realisasi awal atau uji coba seperti di Kota Malang yang dietrapkan di SDN 3 Lowokwaru beberapa bulan lalu," tambahnya.