DPRD Jatim Revisi Porsi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau

AMEG.ID, Surabaya - Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim, Agus Wicaksono mengatakan pihaknya mendorong revisi pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) agar lebih adil khususnya bagi daerah penyumbang.

 

Kata Agus berdasarkan data dari Bea Cukai, penerimaan negara dari cukai hasil tembakau 2024 lebih dari 220 triliun. 60 persen diantaranya atau 132 triliun berasal dari pabrik-pabrik rokok di Jawa Timur.

 

Sedangkan, Pemprov Jatim hanya menerima pengembalian lewat DBHCHT sekitar 3,2 triliun untuk seluruh Jatim atau tidak mencapai 3 persen. Padahal untuk nilai idealnya Provinsi Jatim seharusnya menerima DBHCHT mencapai 5 persen atau 138,46 triliun.

 

"Jatim ini menyumbang lebih dari 100 triliun rupiah untuk penerimaan cukai hasil tembakau secara nasional, tapi yang dikembalikan ke daerah dalam bentuk DBHCHT sangat kecil. Bisa dibilang sangat timpang, ini buka soal fiskal tapi soal keadilan untuk daerah penghasil," tegasnya.

 

Melansir Times Indonesia, Agus menilai keputusan ini sangat mendesak mengingat beban pembiayaan daerah terus meningkat. Bahkan setelah berlakunya UU No.1 Tahun 2022, transfer dari pusat cenderung stagnan atau malah menurun.

 

Selain itu, pajak kendaraan bermotor yang dijadikan sebagai distribusi dana untuk memperkuat PAD juga tidak lagi menjadi bagian dari total kewenangan provinsi.

 

"Kami sebagai mitra strategis pemerintah provinsi mendorong agar potensi yang ada bisa dimaksimalkan. Termasuk mendorong Kementerian Keuangan agar formula distribusi DBHCHT direvisi menjadi 5%," ungkapnya.

 

Agus berharap dengan mendorong perluasan dan pemerataan hasil cukai tersebut terdapat keseimbangan dalam pendistribusian fiskal nasional terutama bagi Provinsi Jatim.

 

"Jika pengembalian bagi hasil cukai tembakau untuk Jawa Timur itu ditingkatkan menjadi 5% maka manfaatnya untuk perekonomian masyarakat jawa timur akan semakin besar," kata Agus.