Pemkab Malang Kejar Pemerataan Internet, 21 Persen Wilayah Masih Blank Spot

AMEG.ID, Kabupaten Malang - Pemerintah Kabupaten Malang terus mencari solusi untuk memperluas akses internet di wilayah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi.

Hingga saat ini, sekitar 21 persen wilayah Kabupaten Malang masih masuk kategori blank spot atau belum mendapatkan layanan internet secara optimal.

Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pemerataan transformasi digital terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan dan wilayah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau.

Di tengah meningkatnya kebutuhan internet untuk pendidikan, pelayanan publik, hingga aktivitas ekonomi, pemerintah daerah menilai perlu adanya percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi.

Kepala Diskominfo Kabupaten Malang, Atsalis Supriyanto mengatakan meski masih terdapat sejumlah kawasan blank spot tingkat keterjangkauan internet di Kabupaten Malang saat ini telah mengalami peningkatan berkat kontribusi penyedia layanan internet dan berbagai inisiatif masyarakat.

“Untuk blank spot yang ada di wilayah Kabupaten Malang sampai saat ini masih sekitar 21 persen. Dengan adanya jasa internet yang dilakukan oleh pihak tertentu maupun masyarakat, saat ini hampir 80 hingga 85 persen wilayah sudah terjangkau akses internet,” ujarnya, Jumat (5/5).

Menurut Atsalis, penghapusan seluruh wilayah blank spot belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu faktor yang membuat pembangunan infrastruktur telekomunikasi harus dilakukan secara bertahap dan dengan melibatkan berbagai pihak.

Karena itu, Pemkab Malang mendorong kolaborasi dengan sektor swasta untuk mempercepat perluasan layanan internet. Salah satu skema yang diprioritaskan adalah pembangunan tower bersama di kawasan yang masih mengalami keterbatasan sinyal.

“Sedapat mungkin dilakukan pemasangan tower bersama di kawasan blank spot. Keberadaan tower tersebut dapat dimanfaatkan oleh berbagai provider untuk memperluas jangkauan layanan sampai wilayah yang selama ini belum terlayani,” jelasnya melansir Kabarbaik.com.

Skema tower bersama dinilai lebih efisien dibanding pembangunan menara secara terpisah oleh masing-masing operator. Selain menghemat biaya investasi, model tersebut juga dapat mempercepat perluasan cakupan jaringan telekomunikasi di wilayah yang selama ini sulit dijangkau.

Pemkab Malang berharap sinergi antara pemerintah, operator telekomunikasi, dan pihak swasta dapat menjadi solusi untuk memperkecil kesenjangan digital. Dengan semakin luasnya akses internet, masyarakat di wilayah terpencil diharapkan memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses informasi, layanan publik, pendidikan, dan berbagai peluang ekonomi berbasis digital.