Maka Mardiono mestinya menjadi Plt ketua umum ketika Romy terkena perkara KPK. Begitulah bunyi anggaran dasar partai. "Tapi Mbah Moen menghendaki lain. Saya ikut saya perintah beliau," ujar Mardiono. Mbah Moen adalah KH Maimoen Zubair, kiai besar PPP dari Rembang. Jadilah Suharso Monoarfa, ketua majelis pertimbangan saat itu, menjabat Plt Ketua Umum. Lalu terpilih sebagai ketua umum di Muktamar PPP di Makassar.
Sejarah berulang. Mardiono, ketua majelis pertimbangan kini menjadi plt ketua umum. Ibarat sukses yang tertunda saja.
Sejak pindah ke Cilegon itu Mardiono menjadi orang Banten. Punya usaha di sana. Berkembang. Kini ia punya pabrik pipa baja. Punya beberapa hotel. Juga punya perusahaan logistik.
Tapi PPP Banten tinggal punya satu wakil di DPR. "Pemilu depan harus kembali tiga kursi," katanya.
Mardiono juga sudah menelepon Gus Yasin di Semarang. Putra Mbah Moen ini menjabat wakil gubernur Jateng dari PPP. Selama ini Gus Yasin merasa disingkirkan oleh PPP. Kini sudah dirangkul kembali oleh ketua umum yang baru.
Demikian juga wakil gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum. Selama ini ia juga merasa tersingkirkan. "Saya juga sudah telepon Pak Uu," ujar Mardiono. Di Jabar PPP pernah jaya. "Waktu saya nyalon wagub dulu, PPP masih punya 9 kursi DPR. Sekarang tinggal 3 saja," ujar Uu tadi malam.
Pemilu kian dekat. PPP ternyata masih sempat konsolidasi. Rebutan suara akan seru. Pemilik suara sebaiknya tenang-tenang saja. (*)
Komentar Pilihan Dahlan Iskan*
Edisi 11 September 2022: 1000 Tahun
Cu Nuryani
Biarlah Inggris tetap kerajaan, contoh nyata dongeng H.C. Anderson hehe…
dabaik kuy
ada perang dulu antara pasukan raja dan pasukan opisisi (perang saudara/ perang sipil) … perang terjadi krn 1. raja menodai agama (menikah dgn non protestan) 2. menaikan pajak 3. berbuat tiran & menyengsarakan rakyat 4. tdk adil pada rakyat pasukan raja kalah… lalu raja diadili… di indo jg skr ada perang saudara… antara pendukung rezim dan oposisi… krn raja indo skr … tiran/otoriter…. naikin pajak…. naikin bbm 30% sekaligus… bikin uu yg merugikan.. janji kampanye tdk ditepati.. rakyat sengsara… tdk adil dalam hukum.. korupsi merajalela .. petani sawit dipaksa jual kebun… buruh hak-hak nya dikebiri dgn uu baru… kroni semena2 dlm memakai fasilitas negara tapi perangnya msh di dunia maya…
edi hartono
Jika anda mau tahu rasanya punya raja, tdk perlu sulit2 apply jadi WN Inggris, cukup pindah domisili saja ke Yogyakarta. Rajanya menolak jalan tol melintasi kota, hanya boleh sampai di pinggiran kota saja, agar rakyat nya tdk hanya melihat lalu lintas tol, namun juga merasakan dampak yg lebih besar lagi. Dll, dst. Beda dg Graham Smith yg anti kerajaan, saya malah kepikiran bagaimana kalau Indonesia memiliki raja, untuk menstabilkan situasi politik ketika pemilu, ketika posisi kepala pemerintahan dan parlemen sedang goyah, ketika buzzer kerja keras meruntuhkan kredibilitas pemerintahan. Raja bisa tetap tegak sebagai batas terakhir konstitusi dan penjaga kepercayaan rakyat. Pertanyaannya, lagi2, rajanya siapa? Bisa adil atau tdk? Duh, dari dulu memang susah mencari pemimpin. Hmm, Bagaimana kalau pemimpinnya diserahkan pada AI (artificial intelegence) . Undang2, peraturan, dan hukum disepakati oleh kepala negara dan Parlemen, namun pelaksanaanya diserahkan pada AI. Agar rakyat tdk khawatir dikibuli. Agar kita tdk khawatir dikibuli di peristiwa duren tiga, atau peristiwa bareng2nya koruptor kakap dibebaskan. (Komentar ngelantur sambil siap2 ke sawah, wkwkwk)
Al Fazza Artha