Konflik Info Kemenko Polhukam-Komnas HAM Soal Papua

Senin 16-01-2023,17:42 WIB
Reporter : Djono W. Oesman
Editor : Djono W. Oesman

Keamanan Papua pasca penangkapan Lukas Enembe oleh KPK, di silang informasi. Menko Polhukam, Mahfud MD menyatakan: Aman. Pihak Komnas HAM menyatakan, ada eskalagi kekerasan. Mana yang benar?

***

UNIKNYA, dua pernyataan kontradiktif itu dikatakan pada hari yang sama, Sabtu, 14 Januari 2023. Mahfud di Surabaya, Komnas HAM via YouTube.

Prof Mahfud mengatakan itu saat jadi narasumber acara dialog kebangsaan di Gedung Grahadi, Surabaya, Sabtu (14/1), begini:

"Aman tuh Papua. Sangat kondusif di Papua setelah Lukas Enembe ditangkap."

Isu bahwa rakyat Papua berontak jika Gubernur Papua, Lukas Enembe ditangkap, tidak terbukti. Isu tersebut disiarkan simpatisan Lukas, beberapa waktu lalu. Padahal, Lukas sudah tersangka korupsi sejak 5 September 2022.

"Dulu ditakut-takuti, kalau (Lukas) ditangkap, katanya seluruh rakyat Papua turun. Iya, ada ribuan orang simpatisan menghalangi penangkapan di rumah (Lukas). Pada hari pertama penetapan tersangka, ada sekitar 2.000-3.000 orang turun. Empat hari kemudian, tinggal seribu. Terus sampai akhirnya turun jadi 60 orang. Sampai akhirnya nol."

Pihak KPK tahu itu, melalui pantauan pembelian nasi bungkus buat penjaga Lukas. Di sekitar rumah Lukas.

Selasa, 10 Januari 2023 Lukas ditangkap KPK didukung Polri di luar rumah, saat ia dan rombongan makan siang di Restoran Sendok Garpu di Kotaraja, Jayapura, Papua.

Situasi di Papua aman.

Sebaliknya, Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro di YouTube Humas Komnas HAM RI, Sabtu (14/1) mengatakan yang sebaliknya:

"Komnas HAM menemukan indikasi eskalasi kekerasan di Papua, terutama pascapenangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe."

Komnas HAM meminta Kapolda Papua, Pangdam 17 Cenderawasih, dan pemerintah daerah Papua menciptakan situasi kondusif dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, meredam ketegangan di Papua.

Atnike: "Komnas HAM berharap TNI dan Polri dapat memberi rasa aman bagi para pengungsi untuk kembali ke rumahnya."

Komnas HAM ini lembaga resmi negara. Bukan LSM atau individu. Pernyataan Komnas HAM mewakili negara. Mengapa pengumumannya tidak disertai bukti-bukti otentik?

Sekda Papua, Ridwan Rumasukun usai menggelar rapat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua kepada pers, Jumat (13.1) menyatakan, Papua aman. Roda pemerintahan berjalan baik.

Tags :
Kategori :

Terkait