Stikosa AWS: Menghalangi Kerja Jurnalistik Saat Pemilu 2024, Berarti Menghadang Proses Demokrasi

Dalam pernyataan sikap ini, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi – Almamater Wartawan Surabaya (Stikosa AWS) juga menyinggung gejala memburuknya kualitas demokrasi di Indonesia pada Pemilu 2024, dalam perspektif komunikasi publik yang buruk.

Mewakili senat dosen dan alumni, Jokhanan Kristiyono menegaskan bahwa Presiden dan Menteri adalah pejabat negara, sekaligus newsmaker. Dimana mereka akan didengar narasi yang disampaikan melalui komunikasi verbal, sekaligus dilihat aktivitasnya sebagai pesan melalui komunikasi nonverbal.

“Pernyataan Presiden Joko Widodo ketika menyampaikan bahwa presiden dan menteri boleh kampanye, bahkan boleh memihak, dalam perspektif komunikasi non-verbal, publik melihat itu sebagai dukungan atau pemihakan kepada salah satu pasangan calon di Pilpres 2024," kata Jokhanan.

Nonverbal communication tersebut kemudian muncul di depan publik. Sehingga masyarakat melakukan tafsir kemudian menterjemahkan berdasar referensi yang dimiliki.

“Jadi bertemu antara komunikasi nonverbal dengan komunikasi verbal, yang memvalidasi anggapan publik. Sehingga kami memaklumi apa yang disuarakan oleh kalangan perguruan tinggi, terutama para guru besar yang menyorot dari perspektif etika politik dalam sistem negara demokrasi,” tukasnya.

Ditambahkan Jokhanan, komunikasi publik yang buruk pejabat negara berpotensi menurunkan akuntabilitas dan legitimasi terhadap pemerintah. Karena komunikasi publik, baik verbal maupun non verbal menjadi panduan publik dalam bersikap. Menanggapi hal ini, Stikosa AWS kemudian menyampaikan empat poin pernyataan sikap.

Pernyataan Sikap Stikosa AWS

Sumber: