KPU RI Ungkap Terima 1.467 Pasangan Calon Pada Pilkada Serentak 2024

pemilu serentak 2024--
Sorong, Papua Barat Daya, AMEG,ID - Ketua Teknis Divisi Teknis KPU RI - Idham Holik mengatakan pendaftaran pasangan calon dari 27 - 29 Agustus berjalan lancar dan menerima 1.467 pasangan calon dari tingkat provinsi kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
"Proses pendaftaran pasangan calon di rentang 27 hingga 29 Agustus atau selama tiga hari berjalan lancar," kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik di Sorong, Papua Barat Daya, Jumat.
Menurut dia, selama tiga hari tersebut KPU menerima sebanyak 1.467 pasangan calon mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia.
Ia merinci bahwa provinsi yang menggelar Pilkada 2024 terdapat 37 dan dari jumlah tersebut terdapat 100 pasangan calon yang mendaftar.
Sedangkan untuk tingkat kabupaten lanjut Idham, dari 415 daerah penyelenggara pilkada total terdapat 1.095 pasangan calon. Sementara untuk tingkat kota terdapat 93 dengan jumlah 272 pasangan.
"Semua dapat tertangani walaupun memang di beberapa daerah sempat ada kendala. Terutama persoalan administrasi misalnya formulir model B parpol datangnya terlambat," tuturnya.
Idham menyebut dari 37 provinsi terdapat 100 pasangan calon yang mendaftar sedangkan 415 daerah penyelenggara pilkada terdapat 1.095 pasangan calon dan terdapat 93 kota dengan jumlah 272 pasangan.
Sebelumnya, KPU kembali mengingatkan para menteri dan kepala daerah petahana yang maju pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 harus mengambil cuti dari sejak pendaftaran hingga masa kampanye.
"Menteri yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah itu harus cuti," kata Idham.
Selain menteri, bakal calon kepala daerah dari petahana (kepala daerah sedang menjabat) juga harus mengajukan cuti mulai pendaftaran hingga masa kampanye selama 60 hari.
Sementara itu KPU mengingatkan para menteri dan kepala daerah yang maju pilkada 2024 harus mengambil cuti dari pendaftaran hingga masa kampanye.
Hal ini, kata Idham, sesuai peraturan yang berlaku dan harus ditaati oleh semua kontestan pesta demokrasi lima tahunan sesuai amanat undang-undang.
"Merujuk pada Pasal 70 Ayat 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, di mana calon petahana selama masa kampanye harus cuti di luar tanggungan negara," tuturnya.
Sumber: