Bakti Kominfo Ungkap Siap Tambah Kapasitas Layanan 2025

Bakti Kominfo Ungkap Siap Tambah  Kapasitas Layanan 2025

JAKARTA, AMEG.ID - Direktur Utama BLU Bakti Kominfo - Fadhilah Mathar mengatakan terkait penilainnya terhadap pemerintahan Presiden Jokowi selama 10 tahun yang berhasil meletakan pondasi digitalisasi infrastruktur telekomunikasi tepat melalui Nawacita.

Hingga jelang akhir 2024, layanan digital BAKTI Kominfo telah tersebar di 25 ribu titik di 22 kabupaten pada wilayah 3T, diikuti penambahan kapasitas untuk meningkatkan layanan berkualitas yang akan dilakukan pada 2025.

Direktur Utama BLU BAKTI Kominfo, Fadhilah Mathar menilai bahwa Presiden Joko Widodo dalam 10 tahun pemerintahan telah berhasil meletakkan pondasi digitalisasi infrastruktur telekomunikasi yang tepat melalui Nawacita.

"Salah satu Nawacita-nya adalah membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, dan ini merupakan satu terobosan serta keberpihakan yang tegas," kata Fadhilah dalam kanal YouTube Forum Merdeka Barat 9 "Mengawal 10 Tahun Pembangunan Infrastruktur", Senin (2/9).

BAKTI Kominfo mencatat, dalam 10 tahun peningkatan penetrasi internet pita lebar mencapai 79,5 persen dari sekitar 221 juta jiwa penduduk Indonesia dari sebelumnya pada 2014 yang sebesar 34,9 persen dari jumlah populasi.
BAKTI Kominfo targetkan 2025 semua desa ...

Kata Fadhilah layanan digital BAKTI Kominfo tersebar di 25 ribu titik di 22 kabupaten pada wilayah 3T. Sementara itu Kemenkominfo mendorong percepatan pembangunan infrastruktur digital pada wilayah komersial.

Berpedoman pada Nawacita, Kemenkominfo mendorong percepatan pembangunan infrastruktur digital. Pada wilayah komersial, mayoritas dilakukan penyedia jasa telekomunikasi, sedangkan BLU BAKTI Kominfo menggarap wilayah non komersial atau daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T).

Pada 2015, tercatat masih ada sekitar 122 kabupaten tertinggal dari 514 kabupaten/kota. Pada periode kedua pemerintahan Jokowi, angka itu menyisakan 62 kabupaten yang tertinggal.

Menurut Fadhilah, salah satu kebijakan penting yang dicetuskan adalah Universal Service Obligation untuk mempercepat penyelesaian konektivitas dan infrastruktur digital yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

"Ini pertama kali ada suatu kebijakan dimana seluruh operator jasa telekomunikasi yang memberikan kontribusi 1,25 persen ditambahkan melalui APBN untuk pembangunan infrastruktur kita, dan itu dikhususkan untuk wilayah-wilayah yang memang kita sebut dengan tertinggal, terpencil, terdepan, terluar atau perbatasan," katanya.

Lebih lanjut  Fadhilah menyebut proyek besar ini berperan membangun infrastruktur dan menumbuhkan produktivitas masyarakat untuk penciptaan nilai tambah perbaikan ekonomi.

Dalam proyek besar ini, BAKTI Kominfo berperan membangun infrastruktur digital dan menumbuhkan produktivitas masyarakat, antara lain dengan melibatkan mayoritas warga dalam rantai pasok ekonomi yang dihadirkan pembangunan infrastruktur digital.

"Sehingga tujuan dari pembangunan infrastruktur itu untuk produktivitas untuk penciptaan nilai tambah dan perbaikan ekonomi betul-betul dapat kita realisasikan," lanjut Fadhilah.


Sumber: