Pemerintah Lakukan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis Mulai Tahun Depan

Jakarta, AMEG.ID - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan - Hasan Nasbi mengatakan pada tahap awal 52 juta penduduk ditargetkan mendapat program pemeriksaan kesehatan gratis tahun 2025.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan, pada tahap awal sebanyak 52 juta penduduk ditargetkan mendapat program pemeriksaan kesehatan gratis tahun 2025.  

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pemeriksaan Kesehatan sudah masuk dalam perencanaan APBN tahun 2025. 

“Skrining pada bayi baru lahir, pemeriksaan penyakit tidak menular seperti diabetes melitus, hipertensi, obesitas, pemeriksaan thalassemia,” ujar Nadia saat dikonfirmasi Kontan, Kamis (26/9). 

Dihubungi secara terpisah, Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto mengapresiasi rencana pelaksanaan program tersebut. Hal itu sejalan dengan Komisi IX DPR yang ingin memperkuat upaya promotif dan preventif dalam transformasi layanan kesehatan primer.   

Sementara Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dan Kementerian kesehatan menyebut pemeriksaan ini sudah masuk dalam perencanaan APBN 2025.

Hal seperti ini pernah dilakukan Indonesia saat penanganan Covid-19. Negara lain seperti India juga melakukan pemeriksaan TBC secara serentak sehingga insidensi TBC menurun drastis. 

“Active case finding TBC dapat dilakukan melalui program Kemenkes yang melibatkan semua layanan kesehatan mitra BPJS Kesehatan,” ujar Edy.

Lebih lanjut Anggota Komisi IX DPR - Edy Wuryanto mengapresiasi terkait hal ini. Edy juga mengungkapkan sejalan dengan Komisi IX DPR yang ingin memperkuat upaya promotif dan preventif dalam transformasi layanan kesehatan primer

Edy menyarankan agar pemeriksaan kesehatan gratis sebaiknya diarahkan untuk mengatasi penyakit menular dan tidak menular. Khususnya TBC yang tinggi dan persisten di Indonesia, dimana sebagian besar penderita TBC adalah orang miskin.

“Jika TBC tidak segera diatasi, penderita akan menularkan pada bayi dan anak, menyebabkan kualitas generasi muda buruk, sulit mencapai bonus demografi 2045,” kata Edy. 

 

Edy menilai, anggaran Rp 3,3 triliun cukup untuk melakukan deteksi dini dan penemuan kasus aktif (active case finding). Sehingga dapat ditemukan penderita di seluruh wilayah Indonesia, sebagai dasar terapi secara komprehensif. 

Sumber: