Laporan Dugaan Korupsi Ketahanan Pangan Desa Karangwidoro Dau Masih Berlanjut

AMEG.ID, Kabupaten Malang - Setelah adanya perwakilan warga yang melapor ke Polres Malang akhir Januari lalu soal dugaan korupsi di proyek ketahanan pangan Desa Karangwidoro Kecamatan Dau, saat ini Pejabat Pemkab Malang membawa kasus ini ke inspektorat.

 

Di tingkat kepolisian perwakilan warga desa melaporkan eks Kepala Dusun Karang Tengah Desa Karangwidoro berinisial AI karena diduga masuk dalam Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) proyek yang melakukan korupsi. Setelah AI memberikan klarifikasi ke Kecamatan dari Kecamatan meneruskan ke inspektorat.

 

Kata Inspektur Inspektorat Kabupaten Malang Nurcahyo saat ini pihaknya masih dalam proses menunggu kelengkapan berkas.

 

Sebagai informasi, proyek ketahanan pangan di Desa Karangwidoro ini berlangsung pada tahun 2022 dan tahun 2023. Pada tahun 2022 terdapat 3 proyek yang meliputi proyek budi daya ikan dengan anggaran 24,6 Juta, kemudian pembangunan kandang kambing senilai 93,5 juta, serta pembangunan kandang sapi senilai 46,3 juta.

 

Sementara, pada tahun 2023 terdapat 4 proyek yang meliputi pelatihan silase dengan alokasi anggaran 24,4 juta, kemudian pembangunan KRPL hewani mencapai 18,1 juta, pengadaan bibit kambing sebesar 86,3 juta, serta pembangunan gudang pakan senilai 122 juta.

 

Dalam laporan tersebut, warga setempat menganggap proyek yang dibangun tidak sesuai dengan anggaran yang dihabiskan. Sehingga, hal tersebut memicu amarah dari warga setempat.

 

Nurcahyo mengatakan pihaknya akan mendalami kasus tersebut usai berkas dan bukti diserahkan oleh pihak Kecamatan Dau. Setelah itu, hasil laporan akan langsung diteruskan ke Bupati Malang.

 

Di sisi lain, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malang Eko Margianto mengatakan untuk pengelolaan dana desa sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

 

Dalam hal ini, DPMD bertugas melakukan pembinaan kepada kepala desa melalui penguatan kapasitas aparatur pemdes terhadap tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa.

 

Namun soal pengawasan pengelolaan, pelaksananya Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan camat. Berdasarkan Pasal 19 Ayat 2 dijelaskan pengawasan camat meliputi evaluasi rancangan peraturan desa, evaluasi pengelolaan keuangan desa dan aset desa serta evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban APBDesa.

Sumber: