Puluhan Koperasi Merah Putih Tunggu Penyaluran Modal Awal

Puluhan Koperasi Merah Putih Tunggu Penyaluran Modal Awal

Ilustrasi Koperasi Desa Merah Putih. Foto : Chatgpt--

AMEG.ID, KOTA MALANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang telah membangun 57 Koperasi Merah Putih.

 

Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi menyebut sebanyak 57 Koperasi Merah Putih di Kota Malang itu saat ini sedang menanti penyaluran modal awal sebesar 3 miliar untuk setiap unit koperasi.

 

Seperti yang dilansir dari Liputan 6, Eko mengatakan sumber dana 3 miliar untuk setiap unit ini berasal dari pemerintah pusat.

 

"Kami tinggal menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya," ungkapnya.

 

Selain itu Koperasi Merah Putih di Kota Malang juga sedang menunggu juklak dan juknis yang bakal dilanjutkan dengan bimtek untuk pembentukan pengurus Koperasi Merah Putih terutama terkait literasi keuangan.

 

Sebagai informasi, 57 Koperasi Merah Putih (KPM) ini sudah tersebar di setiap kecamatan di Kota Malang dan seluruhnya telah berbadan hukum.

 

Eko menjelaskan pada setiap KPM memiliki kurang lebih 7 pokok bisnis diantaranya seperti gerai sembako, layanan kesehatan, jasa simpan pinjam, hingga pengelola potensi usaha yang ada di setiap kelurahan.

 

"Tidak perlu khawatir karena jenis usahanya sangat berbeda," jelas Eko.

 

Eko juga menjelaskan tujuan dibangunnya KPM adalah untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat dengan harapan ekonomi keluarga dan perputaran perekonomian semakin meningkat.

 

Di sisi lain, menurut Eko, ekosistem koperasi di Kota Malang dinilai kurang sehat karena dari total sekitar 500 koperasi yang ada hanya 374 unit yang masih aktif.

 

"Koperasi yang tidak aktif sudah kami bubarkan atau ditutup," ungkapnya.

 

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Dewan Pengarah Kopdes Merah Putih, Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa modal sebesar Rp 3 miliar itu diberikan untuk plafon pinjaman dan wajib dikembalikan selama 6 tahun kedepan.

 

"Tenornya selama 6 tahun, ini bukan dana hibah tapi pinjaman yang harus dipertanggungjawabkan," tegas Zulkifli.

 

Sumber: