Ini Hasil Sidak Komisi E DPRD Jatim di Sekolah SPI

AMEG - Komisi E DPRD Jatim melakukan sidak ke Pemkot Baru dan Sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) Rabu (2/6/2021). Sebagai tindak lanjut mencuatnya kasus dugaan kekerasan seksual, fisik dan eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh founder Sekolah SPI berinisial JE. 

Dalam sidak tersebut, rombongan Komisi E tidak sendiri. Mereka didampingi oleh, Dinas Pendidikan Jatim, Dinas P3AK Jatim dan Pemkot Batu melalui Dinas P3AP2KB Kota Batu. 

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih mengatakan. Pihaknya berharap penegakan hukum terus berjalan. Dengan menjunjung tinggi praduga tidak bersalah. 

"Kami minta pihak sekolah terbuka membantu pihak hukum membongkar kasus ini. Sekolah tidak perlu takut. Meskipun secara relasi hukum mereka bisa dibilang kalah dari sang pelapor. Kami semua berada di belakang pengelola. Karena, keberlangsungan sekolah ini sangat perlu dijaga," ujar Hikmah kepada ameg.id, Rabu (2/6/2021). 

Kata dia, sekolah ini diwujudkan dengan biaya yang tidak murah. Dengan berbasis boarding school. Sehingga sangat perlu dilakukan penyelamatan. Agar sekolah dan para peserta didik yang sedang menuntut ilmu, tetap bisa belajar dengan tenang. 

"Kedatangan kami kesini, salah satunya bertujuan untuk melindungi mereka semua," ujarnya. 

Selain itu, kedatangannya ke Sekolah SPI juga untuk mempercepat pembuktian. Dia menyarankan kepada para siswa maupun alumni SPI yang pernah mengalami kejadian seperti itu, agar tidak takut melapor. 

"Kami bersama Pemkot Batu berkomitmen. Menjalin komunikasi dengan owner-owner lain sekolah ini. Tujuannya, agar sekolah yang sudah dibangun bisa terselamatkan. Sekalipun yang diduga tersangka adalah founder utama dari sekolah ini," katanya. 

"Jangan sampai, akibat perbuatan satu orang. Bisa merusak keberlangsungan sekolah ini," lanjutnya. 
Sementara itu, dari hasil pertemuannya dengan Walikota Batu, Dewanti Rumpoko. Pihaknya sepakat berdiri di atas kepentingan para terduga korban. 

Jika memang dibutuhkan, proses pendampingan psikologi dan sebagainya. Pihaknya sangat siap untuk turun dan ikut membantu. 

"Di Pemprov Jatim sudah siap untuk keperluan pendampingan psikologi," katanya. 

Pihaknya juga siap melakukan penjemputan kepada para terduga korban yang ingin melapor. Bagi alumni/siswa yang berasal dari wilayah Jawa Timur. 

Perihal dugaan eksploitasi ekonomi, pihaknya akan melakukan sidak lanjutan. Bersama Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas P3AK. Untuk melakukan proses evaluasi lebih lanjut. 

BACA JUGA:

Sumber: